Sektor Energi Indonesia Lebih Tahan Banting Dibanding Negara Asia Lainnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menilai ketahanan energi Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan banyak negara di Asia, terutama dari sisi ketergantungan terhadap jalur pasokan energi global seperti Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sebagian besar negara di kawasan masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi dari Timur Tengah yang melewati jalur tersebut.

“Beberapa negara lain kami lihat pada saat pertemuan ASEAN Zero Emission Commission ada 12 negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae ini mengatakan 70% negara Asia ini sangat tergantung kepada Middle East, kepada Selat Hormuz,” ujar Airlangga dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menurut dia, tingginya ketergantungan tersebut membuat banyak negara rentan terhadap gangguan pasokan, baik akibat konflik geopolitik maupun fluktuasi harga energi global.

Namun, Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih aman karena tingkat ketergantungannya jauh lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan.

“Namun Indonesia tidak jadi itu yang Indonesia bergantung sekitar 20% jadi Indonesia relatif menjaga ketahanan karena Indonesia juga sebagian besar energi listrik itu berbasis kepada batubara dan gas,” jelasnya.

Airlangga menjelaskan, struktur energi nasional yang ditopang oleh sumber daya domestik seperti batu bara dan gas menjadi faktor utama yang memperkuat resiliensi energi Indonesia. Kondisi ini memungkinkan Indonesia untuk lebih tahan terhadap gejolak eksternal, termasuk potensi gangguan di jalur distribusi energi global.

Meski demikian, pemerintah tetap mendorong diversifikasi energi serta pengembangan energi baru dan terbarukan guna memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang. Selain itu, penguatan infrastruktur energi dan efisiensi distribusi juga menjadi fokus agar pasokan energi tetap stabil di tengah dinamika global.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembentukan gugus tugas aduan hambatan usaha (debottlenecking) menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga ketahanan nasional, termasuk di sektor energi, di tengah krisis global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting yang berlangsung pada 13-17 April di Washington DC, Amerika Serikat.

Menurut Purbaya, ketahanan Indonesia saat ini tidak dibangun dari langkah darurat, melainkan dari reformasi struktural yang telah dilakukan jauh sebelum krisis terjadi.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan menjadi faktor krusial dalam menjaga ketahanan energi.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), yang bertugas menampung dan menyelesaikan aduan hambatan usaha.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat reformasi melalui penyederhanaan perizinan dan pengurangan hambatan dalam impor energi.

Purbaya juga menyoroti berbagai tantangan global yang dihadapi negara berkembang, termasuk volatilitas arus modal, tekanan inflasi, hingga dampak dari sistem keuangan global.

Meski konflik global turut berdampak melalui kenaikan harga energi, biaya logistik, dan fluktuasi nilai tukar, Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas makroekonomi.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia sempat mengalami arus keluar devisa sebesar USD 1,8 miliar serta depresiasi nilai tukar rupiah. Namun, kondisi fiskal tetap terjaga.

Defisit fiskal Indonesia masih berada di bawah 3 persen, sementara cadangan devisa dinilai tetap memadai.

Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun memang mengalami kenaikan, tetapi masih dalam batas asumsi pemerintah.

Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan kredibilitas makroekonomi Indonesia tetap kuat, sehingga mampu menyerap tekanan harga energi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap masyarakat rentan.

Dengan fondasi tersebut, Indonesia dinilai lebih siap menghadapi gejolak global sekaligus menjaga ketahanan energi secara berkelanjutan.