S&P Tahan Rating RI, tapi Risiko Ekonomi Belum Berakhir

Liputan6.com, Jakarta - S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Meski demikian, lembaga pemeringkat tersebut menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan ekspor akan lebih efektif jika didukung arah kebijakan yang lebih dapat diprediksi dan dieksekusi secara konsisten.

Research Director Prasasti Center for Policy Studies, Adhi Nugroho Saputro, menilai masyarakat perlu melihat seluruh indikator ekonomi secara utuh. Ia meyakini ketahanan ekonomi Indonesia masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan.

Namun, upaya tersebut perlu didukung konsistensi kebijakan, transparansi fiskal, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

"Peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Yang kita hadapi adalah kombinasi keduanya. Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh, karena dari pembacaan yang utuh itulah respons kebijakan yang tepat bisa lahir," ujar Adhi di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ia menambahkan, catatan yang diberikan S&P menjadi sinyal bahwa pasar kini lebih memperhatikan kualitas implementasi kebijakan dibanding sekadar substansinya.

"Catatan S&P cukup terbuka. Yang menentukan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan seberapa bisa diprediksi arahnya dan seberapa konsisten pelaksanaannya. Ini pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan hasilnya akan cepat terbaca oleh pasar," kata Adhi.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai defisit perdagangan Mei lebih banyak dipicu lonjakan impor energi. Menurut data BPS, sektor migas mencatat defisit US$ 3,76 miliar, sedangkan sektor nonmigas masih membukukan surplus US$ 2,15 miliar.

Piter juga menilai kenaikan inflasi belum mencerminkan tekanan permintaan domestik yang berlebihan.

"Kalau kita bedah, karakter inflasi kita lebih banyak didorong sisi pasokan dan faktor musiman, bukan karena permintaan domestik yang membludak. Inflasi inti kita tetap rendah. Jadi, tekanan harga yang muncul sifatnya sementara, bukan struktural,” jelas Piter.

Terkait nilai tukar rupiah, ia menilai tekanan lebih banyak berasal dari faktor global dan persepsi terhadap pengelolaan fiskal domestik.

"Sumber tekanan terhadap rupiah lebih banyak berasal dari faktor nonmoneter, baik dari sisi global yang masih penuh ketidakpastian maupun dari sisi domestik, terutama pengelolaan fiskal yang menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Ketika pemerintah mampu meyakinkan investor bahwa risiko fiskal dikelola dengan baik dan transparan, tekanan terhadap rupiah akan berkurang,” ujarnya.

Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar US$ 1,61 miliar, menjadi defisit pertama sejak April 2020. Sementara itu, PMI manufaktur turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dan inflasi meningkat menjadi 3,34%.

Di sisi lain, sejumlah indikator fundamental masih menunjukkan ketahanan ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada triwulan I 2026, tertinggi untuk kuartal pertama sejak 2013. Neraca perdagangan kumulatif Januari-Mei 2026 juga masih mencatat surplus US$ 4,03 miliar, sedangkan cadangan devisa mencapai US$ 145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor.