Purbaya Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Benahi Data Desil DTSEN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelontorkan anggaran hampir Rp 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tambahan anggaran tersebut diberikan setelah BPS meminta dukungan pemerintah untuk memastikan proses pendataan berjalan lebih baik. Perbaikan DTSEN menjadi perhatian karena data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam berbagai kebijakan pemerintah.

“Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun, dengan macam-macam. Jadi, mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (27/8/2026).

Purbaya berharap dukungan anggaran tersebut dapat meningkatkan akurasi data DTSEN. Ia memperkirakan kualitas data akan lebih baik pada tahun depan.

“Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata Purbaya.

Pembenahan DTSEN menjadi semakin penting karena pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan yang menggunakan data kesejahteraan masyarakat, termasuk rencana pembatasan BBM bersubsidi.

Salah satu kebijakan yang tengah dikaji adalah pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.

Purbaya mengatakan pemerintah masih menyiapkan sistem untuk menerapkan kebijakan pembatasan Pertalite. Namun, pelaksanaannya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masyarakat serta kesiapan data yang digunakan.

“Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” kata Purbaya.

Menurut dia, kesalahan dalam pendataan tetap mungkin terjadi dalam proses survei. Karena itu, pemerintah akan membuka ruang untuk menangani kasus ketidaksesuaian data secara individual.

“Tapi kalau yang gitu (salah data desil), pasti nggak semuanya kan. Beberapa orang. Kalau ada masalah, misalnya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kami akan tangani kasusnya satu per satu,” jelas Menkeu.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembatasan Pertalite masih dalam tahap pembahasan. Selama belum ada keputusan baru, distribusi Pertalite tetap berjalan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Dengan demikian, pembenahan DTSEN menjadi bagian penting sebelum kebijakan berbasis kelompok kesejahteraan diterapkan secara lebih luas.

BPS menjelaskan penentuan desil dalam DTSEN tidak hanya didasarkan pada penghasilan keluarga. Posisi desil merupakan gambaran relatif tingkat kesejahteraan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Beberapa indikator yang diperhitungkan antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

Seluruh informasi tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Posisi desil juga dapat berubah apabila kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain mengalami perubahan. Karena itu, pemutakhiran DTSEN perlu dilakukan secara berkala.

Bagi pemerintah, akurasi data menjadi penting karena DTSEN berpotensi digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai program dan kebijakan, termasuk subsidi energi.

Dengan anggaran hampir Rp 7 triliun yang telah dialokasikan untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi, pemerintah berharap kualitas data BPS pada 2027 lebih baik sehingga kebijakan yang menggunakan data tersebut dapat semakin tepat sasaran.