Punya Hutan Tropis Terbesar, Indonesia Berperan Penting Lawan Pendanaan Pemicu Deforestasi

Liputan6.com, Jakarta Laporan Forest Declaration Assessment mengungkap ketimpangan pendanaan global yang mendorong deforestasi, kondisi yang dinilai menekan peran Indonesia dalam pembiayaan iklim pada pertemuan COP30 di Brasil.

Forest Declaration Assessment mencatat lebih dari USD 409 miliar per tahun mengalir sebagai subsidi untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan 85 persen deforestasi global, sementara pendanaan internasional untuk konservasi hanya sekitar USD 5,9 miliar.

Ketimpangan tersebut disebut melemahkan kemampuan negara berhutan tropis memenuhi target iklim. Indonesia sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pembentukan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) dan mengirim delegasi ke COP30 untuk memperkuat posisi dalam tata kelola keuangan hijau.

Laporan Global Witness memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan lembaga keuangan internasional meraih keuntungan hingga USD 26 miliar sejak 2015 dari perusahaan yang terlibat deforestasi.

“Kita menyaksikan bank-bank besar mendanai penjualan hutan hujan dunia,” kata Kepala Bidang Kehutanan Global Witness Alexandria Reid, dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

Sejumlah aktivis menilai pendanaan untuk peternakan industrial menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem, khususnya di Amerika Selatan. Mereka mendesak lembaga keuangan global menghentikan pembiayaan yang memperluas konversi lahan untuk produksi ternak dan pakan.

“Industri peternakan merupakan pendorong utama deforestasi di Amerika Selatan. Model produksi daging dan pakan ternak ini berkontribusi besar terhadap hilangnya keanekaragaman hayati,” ujar Pimpinan Kampanye Lembaga Keuangan di Sinergia Animal, Camila Perussi.

Para analis menyebut kontribusi Indonesia terhadap TFFF hanya efektif jika pemerintah mampu memastikan tata kelola pendanaan yang akuntabel. Sektor kehutanan Indonesia masih menghadapi persoalan seperti konflik lahan, lemahnya pengawasan, serta risiko korupsi.

“Sudah saatnya bank menghentikan pendanaan untuk industri-industri yang merusak ini," kata Camila Perussi

Ia menegaskan reformasi pendanaan global menjadi prasyarat keberhasilan skema konservasi internasional.

Sebagai negara dengan salah satu tutupan hutan tropis terbesar, Indonesia dinilai memiliki kepentingan strategis agar arus modal global tidak lagi memberi insentif bagi deforestasi, tetapi mendukung transisi menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, diplomasi iklim global yang berlangsung di jantung hutan Amazon, Belem, Indonesia tampil sebagai salah satu kekuatan utama yang membawa narasi berbeda.

Delegasi Indonesia tidak hanya datang dengan janji-janji angka pengurangan emisi, melainkan dengan bukti empiris bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak adalah kunci jawaban krisis iklim.

Melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30), Indonesia secara tegas memproklamirkan komitmennya untuk menjadikan Perhutanan Sosial dan Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions atau NbS) sebagai tulang punggung strategi iklim nasional dan kawasan Asia Tenggara.

Langkah ini dinilai strategis mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yang kini sedang bertransformasi dari pendekatan konservasi sentralistik menuju pengelolaan kolaboratif yang inklusif.

Di Paviliun Indonesia yang riuh oleh diskusi antarnegara, delegasi RI menyoroti bagaimana hutan di kawasan ASEAN bukan sekadar penyerap karbon pasif, tetapi entitas hidup yang menopang ekonomi jutaan rakyat.

Misi ini dibawa langsung oleh perwakilan Kementerian Kehutanan yang menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak harus mengorbankan kesejahteraan ekonomi, sebuah pesan yang sangat relevan bagi negara-negara Selatan (Global South).

"Hutan-hutan ini bukan hanya ekosistem, tetapi juga fondasi mata pencaharian, identitas budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim di kawasan kita," kata Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Julmansyah, dalam pemaparannya di Paviliun ASEAN, COP30 Belem, dikutip dari Antara.

Pernyataan ini menjadi landasan filosofis bagi diplomasi Indonesia di Brasil, menegaskan bahwa setiap kebijakan iklim yang mengabaikan faktor manusia di dalamnya dipastikan akan gagal.

Keterlibatan Indonesia di COP30 kali ini terasa lebih berbobot dengan fokus pada implementasi nyata. Delegasi Indonesia memamerkan keberhasilan program Perhutanan Sosial yang telah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara.

Program ini tidak hanya berhasil menekan laju deforestasi di titik-titik rawan konflik tenurial, tetapi juga menciptakan ekonomi baru berbasis komoditas hutan bukan kayu.

Di hadapan audiens internasional, Indonesia menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan hak kelola, mereka menjadi garda terdepan yang paling efektif dalam mencegah pembalakan liar dan kebakaran hutan, karena hutan tersebut adalah "sumber nasi" mereka.

Dalam konteks regional, Indonesia juga mengambil peran kepemimpinan di ASEAN. Melalui berbagai sesi diskusi tingkat tinggi, Indonesia mendorong negara-negara tetangga untuk mengadopsi standar yang sama dalam pengelolaan hutan lestari.

Isu ini menjadi krusial mengingat ASEAN adalah rumah bagi sekitar 206 juta hektare hutan, atau hampir separuh dari total daratan kawasan tersebut.

Tanpa strategi yang terpadu, fragmentasi kebijakan antarnegara hanya akan membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, Indonesia mendesak finalisasi pedoman teknis untuk NbS dan pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) yang seragam di seluruh Asia Tenggara.