Prabowo Pangkas Harga Pupuk Subsidi 20%

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global.

Langkah tersebut muncul di saat situasi dunia tengah bergejolak. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah memicu penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.

Dampaknya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat. Negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk pun menghadapi ancaman terhadap produksi pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap krisis global.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Mentan Amran (4/5/2026).

Penurunan harga ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi, mulai dari urea, NPK, hingga ZA. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya tanam petani sepanjang musim 2026 meski tekanan harga global meningkat.

Pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga melakukan pembenahan dari sisi distribusi dan regulasi. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas guna mempercepat penyaluran.

Dengan langkah ini, alur distribusi menjadi lebih sederhana, dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani. Upaya ini diharapkan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat distribusi pupuk.

Selain itu, akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan terhadap satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China dapat diminimalkan.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani juga disebut akan mendapatkan akses pupuk yang lebih merata.

Selain kebijakan di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat sisi hilir. Salah satunya melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini bertujuan memastikan petani tetap memperoleh keuntungan setelah berproduksi, meski di tengah tekanan harga global.

Dengan pendekatan ini, pemerintah hadir di seluruh rantai produksi, mulai dari menekan biaya melalui subsidi pupuk hingga menjaga pendapatan petani lewat jaminan harga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tergolong kuat. Cadangan beras pemerintah bahkan telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Cadangan tersebut menjadi bantalan strategis menghadapi berbagai risiko, mulai dari dampak perubahan iklim hingga gangguan rantai pasok global.

“Inilah bukti nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis demi kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.

Pemerintah pun memastikan akan terus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan respons cepat di tengah ketidakpastian global.