Pemulihan Wilayah Setelah Bencana Sumatera Perlu Waktu 2 Tahun

• Berapa lama perkiraan waktu pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat?
• Apa yang dilakukan Kementerian PU untuk penyediaan air bersih di daerah terdampak bencana?
• Bagaimana spesifikasi teknis sumur bor yang dibangun oleh Kementerian PU?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Dody Hanggodo memperkirakan, proses pemulihan setelah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bisa memakan waktu hingga 2-3 tahun. 

Menurut perkiraannya, proses pemulihan wilayah terdampak bencana memakan waktu paling cepat 2 tahun. Kendati begitu, Kementerian PU menyiapkan rencana pemulihan hingga 3 tahun. 

"Paling cepat (pulih) 2 tahun. Itu paling cepat. Tapi di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin 3 tahun," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Panjangnya waktu pemulihan terjadi lantaran pembangunan ulang infrastruktur butuh waktu tidak sebentar. Mulai dari pengerjaan jalan, jembatan, hingga penyediaan sumber daya air. 

Dody lantas mencontohkan pembangunan sabo dam yang memerlukan proses bertahap. Lalu penanganan ruas Tarutung-Sibolga, hingga pemulihan Jalan Tol Lembah Anai yang diproyeksikan memakan waktu 1-2 tahun. 

"Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat (selesai)," kata dia.

Bangun 66 Sumur Bor 

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga turut mempercepat penyediaan air baku melalui pembangunan sumur bor di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

"Ada 66 titik lokasi pembuatan sumur bor air baku yang tersebar di 3 provinsi terdampak sebagai support penyediaan air minum yang bersih melalui SPAM kita," imbuh Dody. 

Berdasarkan data per 15 Januari 2026, dari 66 lokasi tersebut, 57 lokasi masih dalam proses pengeboran dan 8 lokasi telah selesai serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Lokasi pembangunannya meliputi masjid, pasar, puskesmas, rumah sakit, perkantoran, sekolah, hingga kawasan hunian.

Sumur bor yang dibangun merupakan sumur bor air dalam dengan kedalaman rata-rata sekitar 100 meter dan diameter lebih dari 4 inci. Sumur ini dirancang untuk mengambil air tanah dari akuifer terkekang maupun semi-terkekang melalui metode pemboran teknis yang dilengkapi uji logging dan pumping test, dengan debit lebih dari 2 liter per detik.

Untuk mendukung kualitas dan distribusi air, setiap sumur bor dilengkapi dengan pompa submersible, rumah tenaga listrik, reservoir atau toren berkapasitas lebih dari 1.000 liter serta hidran umum. Penentuan kedalaman sumur dilakukan berdasarkan survei geolistrik guna memastikan keberlanjutan dan mutu sumber air.

Standar kualitas air yang dihasilkan dari sumur bor ini memenuhi parameter utama antara lain pH sekitar 7,1, kadar besi di bawah 1 mg/l, serta tingkat kekeruhan di bawah 1.000 mg/l. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyatakan konektivitas jalan nasional menjadi prioritas utama untuk penanganan setelah bencana longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat (Smbar). Seiring hal itu, Kementerian PU menangani Jembatan Kembar Margayasa KM67+000 di Silaiang Bawah, perbatasan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

"Jalur Padang–Bukittinggi adalah urat nadi pergerakan orang dan barang di Sumatera Barat. Karena itu, setiap langkah penanganan kami lakukan dengan prinsip kehati-hatian, memastikan aspek keselamatan terpenuhi sebelum fungsi layanan dikembalikan secara penuh,” kata Menteri PU Dody Hanggodo seperti dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

Penanganan difokuskan pada pengecekan menyeluruh struktur jembatan serta penguatan tebing Sungai Batang Anai untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan konektivitas jalur nasional Padang–Bukittinggi. Jembatan Kembar Margayasa merupakan titik krusial pada Jalur Nasional Padang–Bukittinggi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukittinggi dan sekitarnya.

Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di Sumatera Barat, khususnya di kawasan Lembah Anai.

Setelah kejadian banjir bandang, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat telah melakukan pengecekan awal struktur Jembatan Kembar Margayasa.Berdasarkan hasil evaluasi, tidak terjadi penurunan kondisi struktur jembatan setelah banjir, tetapi perlu dilakukan proteksi terhadap oprit dan pilar jembatan yang tergerus arus banjir.

Untuk sementara, jembatan dioperasikan dengan skema terbatas, di mana sisi A dibuka untuk lalu lintas, sementara sisi B ditutup guna mendukung proses inspeksi dan pengamanan struktur.

Pengecekan struktur jembatan melibatkan tim ahli struktur dari PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI), dan ITB, serta Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga. BPJN Sumatera Barat juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta BNPB.

Inspeksi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh komponen jembatan, meliputi pondasi, pilar, abutmen, gelagar, hingga lantai jembatan yang berpotensi terdampak arus deras dan material longsoran. Selain itu, tim juga menilai stabilitas tanah di sekitar pilar dan abutment untuk memastikan tidak terjadi penurunan atau pergeseran yang membahayakan.

Kepala Proyek PT. HKI Fathoni menuturkan, seiring dengan pengecekan struktur, Kementerian PU juga melakukan penanganan penguatan tebing Sungai Batang Anai di sekitar jembatan.

Upaya ini meliputi pembersihan sedimen dan material sisa banjir bandang serta pemasangan geobag sebagai langkah darurat untuk menahan erosi dan mencegah gerusan lebih lanjut pada tebing sungai yang dapat mengancam pondasi jembatan.

“Kami fokus memastikan oprit jembatan terlindungi dari gerusan sungai. Pembersihan sedimen dan pemasangan geobag menjadi langkah awal agar struktur di sekitar jembatan tetap aman,” ujar Fathoni.

Saat ini, akses jalan di kawasan Jembatan Kembar Margayasa sudah kembali bersih dan dapat dilalui setelah tertutup material banjir bandang.