Respons Misbakhun Soal Kabar Masuk Bursa Bos OJK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun buka suara soal dirinya masuk bursa pencalonan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia mengaku enggan berandai-andai menempati posisi tersebut.

Diketahui, posisi Ketua Dewan Komisioner OJK saat ini kosong secara definitif pasca mundurnya Mahendra Siregar. Meski begitu, Misbakhun mengaku belum mengetahui kalau dirinya dikabarkan bakal ikut bersaing dalam pencalonan bos OJK tersebut.

"Saya belum tahu. Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI," ungkap Misbakhun, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia menegaskan lagi kalau saat ini mandat dari Partai Golkar adalah untuk menjadi Ketua Komisi XI DPR. Misbakhun juga enggan bicara banyak ketika ditanya kemungkinannya menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK.

"Tugas dari partai saya, Ketua Umum saya menugaskan saya Ketua Komisi XI. Saya tidak berandai-andai," tegasnya.

Informasi, sejumlah pejabat OJK mengundurkan diri di tengah gejolak pasar modal pekan lalu. Diantaranya ada Mahendra Siregar dari Ketua DK OJK, Mirza Adityaswara dari Wakil Ketua DK OJK, hingga Inarno Djajadi dari posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK).

Saat ini, Friderica Widyasari Dewi didapuk menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua DK OJK.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia sudah mengirim surat ke Bank Indonesia (BI) dan sejumlah pihak lain untuk mengirim perwakilan senagai anggota pansel.

“Ini kita sedang berkirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai anggota pansel. Untuk yang private dari masyarakat kita akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel,” ungkapnya dalam Indonesia Economic Summit 2026, Selasa (3/2/2026).

Ia mengaku, ingin segera melaksanakan pemilihan pimpinan baru untuk OJK. Sayangnya, pergerakannya sendiri terbentur oleh perundang-undangan yang memiliki aturan waktu.

“Saya sih maunya cepat-cepat. Terutamanya ada undang-undang, yang enggak bisa (cepat-cepat), harus menunggu sekian-sekian (waktu),” ucapnya.

Ia tidak menampik, bahwa kini pemilihannya terbilang terlambat karena mengikuti undang-undang sekarang. “Harusnya, sebenarnya sekarang, udah telat. Paling telat. Kalau kita ikutin undang-undang yang ada sekarang,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, siapa pun bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melalui tahap seleksi.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul Internasional Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Diketahui, ada empat pejabat OJK dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang mundur dari jabatannya.

"Semua terbuka (siapapun bisa masuk)," kata Airlangga kepada wartawan dikutip Selasa (3/2/2026).

Kemudian, terkait dengan panitia seleksi disebutnya dibuat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. "Ya pertama akan segera berproses, Menteri Keuangan akan segera membuat Pansel (Panitia Seleksi). Dan sesudah Pansel itu nanti akan diproses selanjutnya," ujarnya.

Pemerintah bergerak cepat menyikapi kekosongan jabatan di tubuh OJK. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan panitia seleksi (pansel) telah dibentuk untuk mencari pengganti empat pejabat OJK yang mengundurkan diri.

Langkah ini diambil menyusul mundurnya sejumlah petinggi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut, termasuk Direktur Utama BEI Iman Rachman. Purbaya menegaskan, proses seleksi sudah mulai berjalan.

"Ada (pansel), sudah kita mulai. Kita mulai prosesnya hari ini," kata Purbaya kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor.