Menkeu Purbaya Tak Tahu Jalan Tol Bakal Kena Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol. Ia menegaskan, kebijakan pajak baru perlu ditelaah terlebih dahulu sebelum diterapkan.

Menurutnya, rencana pengenaan pajak baru seperti PPN jalan tol harus dianalisis oleh Badan Kebijakan Fiskal atau Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Kalau saya enggak tahu, kan menterinya saya. Nanti saya bereskan. Itu seharusnya dianalisis dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal, saya enggak tahu sudah ada atau belum," ungkap Purbaya di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia juga merespons munculnya berbagai isu terkait penambahan pajak di sejumlah sektor. Namun, Purbaya kembali menegaskan belum mengetahui detailnya.

"Tapi sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana-sini. Saya belum baca, nanti saya lihat," ujarnya.

Rencana pengenaan PPN jalan tol sendiri tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak 2025–2029. Meski demikian, Purbaya mengaku belum menerima laporan langsung terkait hal tersebut.

"Paling tidak, waktu dia (Dirjen Pajak) mengumumkan, dia belum memberi tahu saya," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa isu tersebut masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku.

"Sampai saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat," ujar Inge dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 merupakan dokumen perencanaan strategis DJP tahun 2025–2029 yang memuat arah kebijakan jangka menengah.

Dokumen tersebut mencakup agenda perluasan basis pajak guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Inge menjelaskan, pencantuman topik PPN jalan tol dalam renstra mencerminkan arah penguatan kebijakan ke depan, khususnya dalam memperluas basis perpajakan secara proporsional, menjaga kesetaraan perlakuan pajak antarjenis jasa, serta mendukung keberlanjutan fiskal dalam pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur.

Terkait mekanisme pemungutan, jika kebijakan ini nantinya diformalkan, prosesnya akan dilakukan secara komprehensif dan hati-hati.

Hal itu mencakup kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas.

Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat.

"Apabila nantinya kebijakan tersebut telah ditetapkan, informasi resmi akan disampaikan secara terbuka melalui kanal komunikasi pemerintah," pungkasnya.