Menkeu Purbaya Sebut Harga BBM Masih Dapat Bertahan hingga Akhir 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) menegaskan pemerintah masih memiliki anggaran cukup untuk posisi harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini. Ia mengatakan, pemerintah masih memiliki kemampuan menahan harga BBM hingga akhir 2026 di tengah tekanan harga energi global dampak konflik Timur Tengah.

"Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang," kata Purbaya usai mengunjungi Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa.

Purbaya menyebut pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan ("shock absorber") untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Fungsi anggaran meng-'absorb shock' dari luar. Sampai sekarang yang 'absorb' adalah APBN pemerintah," tutur dia.

Ia menambahkan kemampuan fiskal tersebut memungkinkan pemerintah menahan harga BBM hingga akhir tahun, bergantung pada kebijakan Presiden.

"Kalau segini saja, kalau presiden mau sampai akhir tahun juga bisa. Jadi saya punya uang cukup banyak. Yang masih bisa dipakai, yang pengamat, pengamat itu, nggak tahu uangnya di mana," kata dia.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyebut harga minyak dunia melonjak hingga melampaui 100 dolar AS per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasokan dan distribusi energi global, sehingga mendorong tekanan terhadap harga minyak di pasar internasional.

"Pertamina terus memonitor dinamika harga minyak dunia yang saat ini berada di kisaran 100 dolar AS per barel," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.

Selain itu, Pertamina menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan energi nasional dalam merespons lonjakan harga minyak dunia.

Sebelumnya, eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini tengah menjadi sorotan dunia. Ketegangan yang kian memanas di kawasan Timur Tengah ini diprediksi tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga membawa dampak sistemik terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Lonjakan harga energi menjadi ancaman utama yang siap mengadang laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026.

Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi, mengungkapkan bahwa tekanan baru terhadap ekonomi global mulai terasa seiring meningkatnya ketidakpastian. Padahal, di awal tahun, proyeksi ekonomi Indonesia masih terlihat cukup optimistis.

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” papar Gundy dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini menembus angka US$ 100 per barel menjadi alarm keras bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia. Gundy menjelaskan bahwa kondisi ini akan memicu efek domino, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga tekanan berat pada nilai tukar rupiah.

Menurutnya, jika tren harga tinggi ini bertahan lama, target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen akan sulit tercapai. Ia pun menyarankan agar pemerintah segera beralih dari mode business as usual menuju mode krisis.

Kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga minyak global kian terlihat dari sisi ketahanan energi dan postur fiskal. Saat ini, cadangan minyak strategis nasional diperkirakan hanya mampu bertahan untuk 23 hingga 26 hari. Angka ini masih jauh dari standar International Energy Agency (IEA) yang menyarankan cadangan minimal 90 hari impor bersih.

Kondisi ini diperparah dengan potensi membengkaknya beban subsidi energi dalam APBN. Berdasarkan simulasi, jika harga minyak dunia bertahan di level rata-rata USD  92 per barel, defisit anggaran tahun 2026 diprediksi bisa melebar hingga 3,6–3,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melampaui batas aman defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 3 persen.

“Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi,” tegas Gundy.

Senada dengan hal tersebut, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menyebut bahwa pemerintah kini berada di persimpangan jalan terkait kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pilihannya hanya dua: menambah subsidi demi menahan harga, atau melepas harga ke pasar dengan risiko inflasi tinggi.

“Kalau harga minyak naik, tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar,” ujar Piter.