Menkeu Purbaya: Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI JK Bikin Kuota Membengkak Sementara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, kebijakan reaktivasi sementara terhadap sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan memberi waktu transisi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara tiba-tiba.

"Saya cuma tambah sedikit. Tadi pertanyaannya tambah 11 juta jadi bagaimana? Ya bertambah 11 juta, tapi 3 bulan kemudian ini di kasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran, pemutakhiran," kata Purbaya usai Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Purbaya menegaskan, dalam jangka pendek jumlah peserta PBI memang akan meningkat dari alokasi awal 96,8 juta jiwa. Namun, kondisi tersebut hanya bersifat sementara selama masa penyesuaian sekitar tiga bulan sebelum kembali ke kuota semula melalui proses pemutakhiran data.

"Jadi, dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 96,8 juta itu. Tapi setelah 3 bulan akan balik ke alokasi yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka ya jangan kagetlah," ujarnya.

Bendahara negara ini menjelaskan, kebijakan ini dibuat untuk memberi ruang bagi peserta yang terdampak agar tidak langsung kehilangan perlindungan kesehatan.

Purbaya menambahkan, bagi peserta yang nantinya tidak lagi masuk kriteria penerima bantuan, mereka tetap memiliki opsi untuk melanjutkan kepesertaan dengan membayar iuran secara mandiri.

"Kalau mau bayar, bayar sendiri. Jadi tercover betul jadi. Jadi yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta dalam satu bulan. Kan kaget semua karena belum ada tahapan-tahapan yang terstruktur waktu itu ya," ujarnya.

Purbaya mengungkapkan, kebijakan reaktivasi ini juga menjadi bagian dari perbaikan sistem setelah sebelumnya penonaktifan terjadi secara mendadak dalam jumlah besar. Ia menilai kondisi tersebut memicu banyak keluhan karena masyarakat tidak memiliki waktu untuk bersiap. Ia mencontohkan, sebelumnya penonaktifan biasanya hanya berkisar 1 juta hingga 5 juta peserta.

Namun, pada satu periode, terdapat sekitar 11 juta peserta yang dinonaktifkan dalam satu bulan, sehingga menimbulkan guncangan dan protes karena akses layanan kesehatan tiba-tiba terhenti.

"Sebelum-sebelumnya kan cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta. Tapi ini satu bulan, satu bulan 11 juta kan 10% tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti banyak. Ini yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan proses penonaktifan dan reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data nasional yang tengah dijalankan pemerintah.

"Ya, saya jelaskan dulu begini. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data," kata Mensos usai Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, bahwa kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menjadi pedoman seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam penyaluran subsidi sosial.

"Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu di antaranya adalah bantuan untuk Penerima Bantuan Iuran atau PBI," jelasnya.

Dalam skema tersebut, alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan. Pemutakhiran dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi yang melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota.

Menjawab pertanyaan terkait kemungkinan bertambahnya jumlah peserta PBI jika peserta lama direaktivasi sementara sudah ada pengganti, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan tetap mengacu pada kuota yang sudah ditentukan. Reaktivasi dilakukan melalui mekanisme yang ketat agar tetap berada dalam batas alokasi yang tersedia.

Berdasarkan data tahun lalu, lebih dari 13 juta peserta PBI dinonaktifkan setelah proses pemutakhiran. Namun pemerintah membuka kesempatan reaktivasi bagi peserta yang dinilai masih memenuhi kriteria, dan tercatat lebih dari 87 ribu orang berhasil diaktifkan kembali.

"Tahun lalu, evidence-based-nya ya, tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87.000 lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan," ujarnya.

Tahun ini, pemerintah memperkirakan sekitar 11 juta peserta akan dinonaktifkan sebagai bagian dari pembaruan data. Meski demikian, mekanisme reaktivasi tetap dibuka, bahkan DPR mendorong agar proses pengaktifan kembali dapat dilakukan lebih cepat bagi masyarakat yang membutuhkan.