Maruarar Sirait Siapkan Rusun Subsidi Luas 45 Meter Persegi, Cicilan Bisa 30 Tahun!

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Melalui proses yang inklusif dan partisipatif, pemerintah ingin memastikan hunian vertikal bukan sekadar bangunan, tapi tempat tinggal yang layak dan memanusiakan penghuninya.

Hal tersebut ditegaskan pria yang akrab disapa Ara ini dalam acara Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rusun Subsidi di Jakarta, Selasa malam (17/3/2026). Ia menyatakan bahwa pemerintah aktif menyerap aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, pengembang, hingga masyarakat penghuni.

“Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegas Maruarar Sirait di hadapan para pemangku kepentingan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diteken nantinya memiliki landasan kuat dari lapangan. Menteri PKP ingin meruntuhkan sekat antara pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan mendengarkan masukan dari Danantara hingga Kantor Staf Presiden (KSP), kebijakan rusun subsidi 2026 diharapkan menjadi solusi konkret atas masalah hunian di Indonesia.

Salah satu poin revolusioner dalam rancangan kebijakan baru ini adalah peningkatan kualitas bangunan secara signifikan. Jika sebelumnya unit rusun subsidi identik dengan ukuran sempit (tipe 21 hingga 36), kini pemerintah berencana memperluas unit rusun subsidi hingga maksimal 45 meter persegi.

Perluasan ini memungkinkan unit rusun memiliki dua hingga tiga kamar tidur. Transformasi ini pun mendapat dukungan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Menurutnya, standar minimal kebutuhan ruang adalah 7,2 meter persegi per kapita.

“Perluasan luas rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan meningkatkan kelayakan hunian,” jelas Amalia. Ia juga mencatat bahwa tantangan besar saat ini adalah backlog perumahan di perkotaan yang tiga kali lebih tinggi dibanding pedesaan.

Selain fisik bangunan, kemudahan finansial juga menjadi fokus utama. Pemerintah tengah mengupayakan kepastian tenor pembiayaan yang lebih panjang, yakni hingga 30 tahun. Tak hanya itu, suku bunga pun diusahakan tetap rendah di angka 6 persen. Inovasi lain yang disiapkan mencakup skema inden yang didukung perbankan, serta rencana pengembangan skema rent to own (sewa beli) untuk memudahkan masyarakat memiliki aset properti.

Sebagai langkah awal untuk memangkas angka backlog perumahan, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan realisasi akad untuk sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada tahun 2026. Fokus utama pembangunan akan diarahkan ke wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga menaruh perhatian khusus pada biaya hidup pasca-huni. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), serta tarif listrik dan air agar tidak memberatkan warga.

“Kita tidak boleh hanya bicara dari atas. Kita harus turun, mendengar langsung kebutuhan warga agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Kebijakan ini pun disambut hangat oleh komunitas penghuni. Perwakilan Persatuan Penghuni Rumah Susun, Erlan Kalo, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pendekatan humanis yang dilakukan Kementerian PKP. Menurutnya, masyarakat kini merasa lebih didengarkan.

“Kami merasa dimanusiakan. Dari sisi harga dan kebijakan, warga sangat senang dengan arah kebijakan ini,” tutur Erlan. Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat, ekosistem hunian vertikal di Indonesia diharapkan tumbuh lebih berkeadilan dan berkelanjutan.