Defisit Fiskal 2026 Masih Diproyeksikan Terjaga di Bawah 3%

Liputan6.com, Jakarta - Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist sekaligus ASEAN Economist HSBC Pranjul Bhandari menilai kekhawatiran pasar terkait potensi pelanggaran batas defisit fiskal 3% kembali menguat seiring rilis realisasi defisit fiskal 2025.

Ia mengungkapkan, angka defisit fiskal 2025 tercatat sebesar 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari proyeksi awal. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa target atau batas defisit 3% berpotensi terlampaui pada 2026.

“Defisit fiskal 2025 tercatat di 2,9%, lebih tinggi dari yang sebelumnya diperkirakan. Awalnya di kisaran 2,5%, kemudian direvisi menjadi 2,7%, dan akhirnya menutup tahun di 2,9% dari PDB,” ujar Pranjul Bhandari dalam Media Briefing HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook 2026, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, lonjakan defisit fiskal pada 2025 dipengaruhi oleh lemahnya pertumbuhan PDB nominal yang berdampak pada penerimaan pajak, bersamaan dengan meningkatnya belanja pemerintah, termasuk peluncuran skema bantuan sosial seperti program pangan gratis.

Meski demikian, Pranjul menilai kondisi pada 2026 berpotensi berbeda, seiring peluang membaiknya pertumbuhan ekonomi nominal dan penerimaan pajak. Ia juga menyinggung pengalaman berbagai negara dalam menjalankan skema bantuan sosial yang umumnya tidak langsung membebani fiskal secara berlebihan.

“Saya mendengar langsung konferensi pers menteri keuangan dan sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3%. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut tingkat defisit APBN 2025 tidak berpengaruh pada minat investor ke Tanah Air. Pasalnya, besaran defisit APBN juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Diketahui, defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Airlangga memandang, besaran ini masih ada dalam batas aman. "Enggak ada masalah, kan kemarin sudah ditutup dan defisitnya masih aman, masih di bawah 3%, walaupun dekat," kata Airlangga, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Dia menyinggung defisit imbas penerimaan negara yang hanya menyentuh 91% dari target awal. Menurutnya, defisit APBN yang melebar sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Ya kan tentu kita lihat juga penerimaan kita kan mendekati 91,7%, jadi itu wajar saja, yang paling penting kan kita kejar pertumbuhan. Nah pertumbuhan kan kaitannya direct terhadap employment, penciptaan lapangan kerja, jadi itu yang kita dorong," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan defisit APBN 2025 tembus ke level 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu setara dengan Rp 695,1 triliun.

Purbaya mengamini besaran defisit APBN itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada APBN 2025 maupun laporan semester di pertengahan 2025 lalu. Diketahui, defisit dalam APBN 2025 mulanya ditargetkan hanya 2,53% dari PDB atau Rp 616,2 triliun. Kemudian dikoreksi ke 2,78% sekitar Rp 662 triliun.

"Defisitnya membesar ke Rp 695,1 triliun itu lebih tinggi dari APBN yang sebesar Rp 616,2 tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%, defisitnya memang naik di 2,92% dari rencana awal 2,53%," beber Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Angka defisit ini melihat kinerja APBN, baik dari sisi belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan negara sepanjang 2025. Belanja negara hingga Desember 2025 tembus Rp 3.451,4 triliun atau 95,3% dari target dalam APBN 2025.

Sedangkan, pendapatan negara hanya tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7% dari target APBN 2025. Alhasil, defisit APBN 2025 tembus di angka Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari PDB.

"Capaian program prioritas serta tata kelola yang terjaga, selama ini kita jaga terus, sehingga di akhir tahun defisit seperti saya bilang tadi tetap di 2,92% tanpa menghilangkan stimulus yang diperlukan perekonomian sehingga masyarakat kita bisa menikmati ekspansi ekonomi di tahun 2025 yang lalu," jelas Bendahara Negara itu.