BTN Kucurkan KPR Subsidi untuk Pekerja Industri Media, Cek Lokasi Rumahnya

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan pemilikan rumah subsidi untuk karyawan industri media, termasuk wartawan untuk mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan nasional,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar dikutip dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Program rumah untuk karyawan industri media diluncurkan dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi untuk wartawan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa kemarin.

Hirwandi mengatakan penyaluran rumah untuk karyawan industri media saat peluncuran diberikan untuk lebih dari 100 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lima kota secara serentak, yakni Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta dan Makassar.

Penyerahan kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah menambah kuota program menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah, BTN dan ekosistem perumahan nasional.

Acara peluncuran itu dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan jajaran direksi BTN.

Turut hadir dalam peresmian, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang, Direktur Utama Vistaland Group Alexander Tirta, dan para asosiasi pengembang perumahan lainnya.

Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, dinilai dekat dengan berbagai fasilitas umum yang merupakan lokasi favorit masyarakat, yakni sekolah, minimarket, klinik kesehatan dan jalan tol.

Lebih lanjut, BTN secara aktif ikut serta dalam mengedukasi pengembang dan mitra kerja untuk membangun rumah terjangkau yang berkualitas, baik dari segi fasad rumah, pencahayaan maupun sirkulasi udara dan kawasan sekitarnya.

Sebagai bank yang memiliki positioning kuat di bisnis perumahan, khususnya dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, BTN telah menyalurkan lebih dari 1,66 juta unit KPR Subsidi selama periode 2015 hingga 2025.

Menurut Hirwandi, hal itu menunjukkan komitmen BTN untuk membuka akses pembiayaan kepemilikan rumah kepada masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada 2045.

Berdasarkan data yang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dari 100.000 karyawan di industri media nasional, sebanyak 70 persen belum memiliki rumah yang layak.

Turut memberikan sambutan, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam program tersebut, yakni Komdigi, BPS, BTN, BP Tapera, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan para asosiasi pekerja media lainnya.

Menteri PKP juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk alokasi rumah subsidi.

“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan perumahan mencapai 350.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya 200.000-an unit. Kini sudah ada alokasi jelas untuk petani, masyarakat umum, guru, dan lainnya melalui BP Tapera dan BTN dibantu oleh data BPS,” kata Menteri PKP.

Program rumah untuk karyawan industri media ditujukan untuk para karyawan industri media yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, yang di antaranya yakni belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan penghasilan tidak lebih dari ketentuan Kementerian PKP atau berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta.

"Saya ingin rakyat, termasuk wartawan, bisa memiliki rumah yang layak tanpa membebani anggaran negara," ujar Maruarar.