Transformasi Transportasi Jadi Kunci Kemandirian Energi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Upaya mewujudkan kemandirian energi nasional tidak bisa dilepaskan dari pembenahan sektor transportasi. Ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar minyak (BBM), khususnya di transportasi darat, dinilai menjadi salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut konsumsi BBM nasional masih didominasi sektor transportasi.

“Dari jumlah itu, sekitar 93% BBM subsidi justru digunakan oleh kendaraan pribadi, sementara transportasi umum hanya sekitar 3%,” ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, sekitar 91,2% konsumsi BBM nasional terserap di sektor transportasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan energi, di mana subsidi lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2024 mencatat konsumsi BBM meningkat dalam satu dekade terakhir. Setelah turun saat pandemi 2020 menjadi 65.290 ribu kiloliter, konsumsi kembali naik menjadi 82.319 ribu kiloliter pada 2024.

Dalam periode yang sama, porsi sektor transportasi terhadap konsumsi BBM meningkat dari 79,5% pada 2014 menjadi 91,2% pada 2024. Transportasi darat menyumbang sekitar 90%, diikuti transportasi perairan 6% dan udara 4%.

Djoko menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman bagi ketahanan fiskal negara.

Di tengah upaya pemerintah mengurangi ketergantungan impor BBM, percepatan elektrifikasi terus dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan hingga kendaraan listrik.

Namun, Djoko menilai langkah tersebut harus diiringi transformasi sistem transportasi secara menyeluruh.

“Solusi paling efektif adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum yang andal dan terintegrasi,” katanya.

Ia menekankan pentingnya penggunaan bus listrik secara masif di kota besar, seperti yang telah diterapkan di Medan melalui Trans Metro Deli. Selain itu, integrasi antarmoda seperti KRL, MRT, LRT, dan angkutan pengumpan perlu diperkuat agar masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang nyaman.

Di sisi kebijakan, Djoko mendorong perbaikan skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Digitalisasi distribusi BBM subsidi dinilai penting agar manfaatnya benar-benar diterima sektor transportasi publik dan logistik.

“Subsidi selama ini banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Ini yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan pengalihan sebagian anggaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti SPKLU, jalur sepeda, dan trotoar.

Selain itu, optimalisasi angkutan logistik berbasis rel dinilai lebih efisien dan dapat menekan konsumsi BBM. Pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 hingga B50 juga perlu terus dilanjutkan.

Djoko menegaskan, tanpa transformasi transportasi yang serius, target kemandirian energi sulit tercapai.

“Transportasi adalah kunci. Kalau ini tidak dibenahi, konsumsi BBM akan terus naik dan beban negara makin berat,” tutupnya.