Tiga Taman Nasional Resmi Jadi BLU, Tak Lagi Bergantung APBN

Liputan6.com, Jakarta - Tiga destinasi wisata alam unggulan Indonesia, yakni Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Gunung Rinjani, resmi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Status baru ini memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk mempercepat pembangunan fasilitas, meningkatkan layanan ekowisata, sekaligus memperkuat konservasi kawasan.

Penetapan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2026 tertanggal 22 Juli 2026. Tiga unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kehutanan itu kini menjadi satuan kerja (satker) yang menerapkan PPK-BLU.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penerapan BLU menjadi bagian dari transformasi pengelolaan taman nasional agar semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.

"Penerapan status BLU pada TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, dan TN Gunung Rinjani adalah wujud komitmen Kementerian Kehutanan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan bertaraf internasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).

"Fleksibilitas yang diberikan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan agar pendapatan dari layanan dapat langsung diputar kembali untuk membiayai operasional, perlindungan kawasan, serta pengembangan fasilitas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wisatawan," tambah dia.  

Dengan skema tersebut, pendapatan dari layanan taman nasional dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pengelolaan kawasan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Penerapan BLU juga akan diperkuat melalui Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional. Satgas tersebut bertugas mendampingi pengembangan pembiayaan berkelanjutan melalui skema inovatif, kemitraan strategis, serta optimalisasi nilai jasa lingkungan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.

Raja Juli berharap kombinasi skema BLU dan pembiayaan inovatif dapat meningkatkan kemandirian finansial kawasan konservasi sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Melalui kolaborasi antara status BLU dan keberadaan Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional, kita mendorong kedaulatan finansial kawasan konservasi agar tidak bergantung pada APBN. Ini adalah bentuk nyata efisiensi dan transparansi anggaran negara demi menjaga kelestarian alam Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan," tegas Menhut Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko menjelaskan, skema PPK-BLU akan mengadopsi praktik manajemen modern, mulai dari perencanaan bisnis dan pengendalian biaya hingga pengukuran kinerja serta manajemen risiko.

Menurut Satyawan, status BLU memungkinkan pengelola tiga taman nasional merespons kebutuhan pemeliharaan kawasan maupun peningkatan layanan pengunjung dengan lebih cepat tanpa melalui proses anggaran yang panjang.

"Status BLU memungkinkan ketiga balai taman nasional merespons kebutuhan pemeliharaan kawasan dan peningkatan layanan pengunjung secara cepat tanpa terhambat proses birokrasi anggaran yang panjang. Tata kelola ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 23 Tahun 2005 (j.o. PP No. 74 Tahun 2012), serta PMK No. 129 Tahun 2020. Kinerja setiap satker akan diukur dengan ketat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang transparan," jelas Satyawan Pudyatmoko.

Dalam enam bulan ke depan, Kemenhut akan fokus menyiapkan kelembagaan dan regulasi turunan, termasuk aturan mengenai struktur organisasi serta tarif layanan BLU.

"Langkah konkret kami dalam enam bulan ke depan adalah menyiapkan dan mengawal penterbitan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) terkait SOTK Satker BLU serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Tarif Layanan BLU. Kami memastikan transisi ini berjalan mulus sehingga kualitas layanan pemanfaatan jasa lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat segera terakselerasi," pungkas Dirjen KSDAE.

Dengan perubahan tersebut, Kemenhut berharap Bromo Tengger Semeru, Komodo, dan Gunung Rinjani dapat menjadi contoh pengelolaan taman nasional yang menggabungkan konservasi, kemandirian finansial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.