Tak Cuma Kejar Angka, BI Soroti Kualitas Kredit UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengimbau agar penyaluran kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berfokus pada melambungnya angka pertumbuhan semata. Lebih dari itu, mutu penyaluran kredit memegang peran krusial guna memastikan pembiayaan benar-benar menyasar sektor produktif sekaligus memperluas pemerataan akses modal.

"Apakah kredit tersebut masuk ke sektor yang produktif, apakah sektor kecil itu juga mendapatkan pertumbuhan ataupun akses dari perbankan yang relatif sama dengan yang perusahaan-perusahaan besar," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, saat menghadiri agenda Economic Briefing 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (24/7/2026).

Merujuk pada catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026, realisasi kredit UMKM secara tahunan (year on year/yoy) tercatat tumbuh tipis sebesar 0,60%. Pergerakan positif ini disokong oleh segmen mikro dan menengah yang masing-masing merangkak naik 0,64% (yoy) dan 1,84% (yoy). Di sisi lain, kredit usaha kecil justru mengalami penurunan (kontraksi) sebesar 0,24% (yoy).

Kendati tren kredit UMKM mulai memperlihatkan perbaikan dibanding fase pertumbuhan negatif pada tahun sebelumnya, Destry menggarisbawahi bahwa pembukaan akses pembiayaan yang lebih luas masih menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan.

Bagi BI, laju pertumbuhan UMKM yang diiringi dengan kualitas kredit yang sehat bakal menjadi fondasi utama terciptanya perekonomian nasional yang inklusif serta berkualitas.

Guna mempercepat penyaluran modal ke sektor strategis termasuk UMKM, BI telah menyiapkan amunisi berupa Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui mekanisme ini, perbankan yang mampu memenuhi kriteria pembiayaan berhak mendapatkan pemotongan Giro Wajib Minimum (GWM). Kelonggaran tersebut otomatis memperlebar ruang likuiditas bank untuk mengguyur kredit ke pelaku usaha.

Tidak berhenti di sisi modal, penguatan ekosistem UMKM juga digenjot dari jalur sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Inovasi ini dihadirkan untuk menciptakan transaksi yang semakin ringkas, ekonomis, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hingga saat ini, Destry mengungkapkan bahwa basis pengguna QRIS telah menembus angka 66 juta jiwa dengan ditopang oleh 45 juta merchant. Menariknya, sekitar 90% dari total merchant tersebut didominasi oleh para pelaku UMKM.

"Jadi, tujuan kami bagaimana kami mengembangkan sistem pembayaran yang inklusif. Alhamdulillah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi ini tinggal terus kita tingkatkan lagi ke depan," kata Destry.

Destry menegaskan bahwa perhatian ekstra kepada UMKM merupakan hal mutlak. Sebab, sektor yang menampung sekitar 64 juta pelaku usaha ini menyumbang hingga 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Tak hanya itu, sekitar 60 persen pergerakannya dikendalikan oleh kaum perempuan.

Dengan skala kontribusi sebesar itu, penguatan UMKM secara langsung bakal memperkokoh benteng pertahanan ekonomi nasional dari berbagai tantangan global. "Suatu negara itu akan mempunyai daya tahan kuat, kalau sumber pertumbuhan majority itu menjadi perhatian," kata Destry.

Ia mengaskan bahwa UMKM bukan sekadar peraba angka pertumbuhan semata, melainkan merupakan Nadi atau aliran darah utama bagi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, sinergi lintas lembaga antara BI, OJK, pemerintah, hingga para pemangku kepentingan (stakeholders) perlu terus dipererat.

Meski memiliki potensi masif, BI tak menampik bahwa para pelaku UMKM masih dibayangi sejumlah kendala klasik. Di antaranya meliputi keterbatasan modal, kapasitas tata kelola internal, penguasaan teknologi digital, hingga daya saing pemasaran.

Di sektor pemasaran, mayoritas UMKM dinilai masih kesulitan menembus pasar yang lebih luas. Bahkan, untuk menguasai pasar domestik secara optimal pun kerap menjumpai ganjalan, terlebih jika dibenturkan dengan target pasar ekspor.

"Saat ini, dari jumlah UMKM 64 juta-an, yang mampu ekspor hanya sekitar 15% dan itu pun untuk jenis-jenis tertentu," kata Destry.

Destry mencontohkan industri kopi lokal sebagai salah satu komoditas UMKM yang tergolong berhasil merambah pasar internasional berkat keanekaragaman cita rasanya. Namun, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terstandarisasi masih menjadi kendala tersendiri.

"Namun, jumlah barista bersertifikat maupun pelaku usaha kopi yang memenuhi standar internasional masih terbatas. Padahal, apabila ingin masuk ke pasar global, kualitas produk dan sumber daya manusianya juga harus terus ditingkatkan," kata Destry.