Swasta Diajak Urus Cadangan BBM dan LPG, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal mengajak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pengadaan cadangan penyangga energi (CPE) mulai dari stok minyak mentah (crude), BBM, hingga LPG untuk 30 hari atau sebulan volume impor.  

Rencana ini dimaktubkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).  Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan, revisi Perpres Nomor 96/2024 mengajak swasta berpartisipasi dalam menjaga cadangan penyangga energi. Sehingga tidak lagi hanya bergantung pada APBN. 

"Secara prinsip minimal kita ingin ada sebulan, sebulan volume impor ya. Pencadangannya ada crude, BBM, termasuk juga LPG," ujar Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dadan menceritakan, hasil sidang pertama anggota DEN memutuskan untuk melakukan revisi Perpres Nomor 96/2024 agar pengaturan cadangan operasional, cadangan penyangga, dan cadangan strategis dapat dirangkum dalam satu regulasi. 

"CPE-nya itu menjadi barang milik negara, sehingga tidak fleksibel. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, sidang anggota meminta dilakukan terobosan. Karena CPE ini penting, cadangan penyangga energi ini penting," tegasnya. 

Hal itu menjadi semakin vital di tengah ketidakpastian dari sisi pasokan global. "Jadi, pemerintah atau Dewan Energi Nasional ingin melakukan percepatan supaya CPE-nya segera terjadi, dan kita melakukan terobosan melalui revisi dari perpes tersebut. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional bersama dengan Kementerian ESDM," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan telah mendapatkan investor untuk pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di Indonesia. Infrastruktur ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan meningkatkan kapasitas cadangan minyak dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan investor yang akan terlibat dalam proyek tersebut berasal dari kombinasi investor dalam negeri dan luar negeri.

“Investasinya sudah ada, investornya sudah ada,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip dari Antara, Rabu (4/3/2026).

Menurut dia, proyek pembangunan storage tersebut nantinya akan digarap oleh pihak swasta. Namun, investor luar negeri yang terlibat bukan berasal dari Amerika Serikat.

“Investasinya dicampur dari dalam negeri dan dari luar, tetapi bukan AS. Yang membangun (storage) swasta,” ucap dia.

Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini kapasitas penyimpanan minyak Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan banyak negara lain.

Melalui pembangunan storage baru, pemerintah menargetkan kapasitas cadangan minyak nasional dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Bahlil menjelaskan, pembangunan storage minyak mentah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional.

Saat ini kemampuan penyimpanan minyak Indonesia hanya berada pada kisaran sekitar 25 hingga 26 hari. Dengan pembangunan fasilitas baru, pemerintah menargetkan kapasitas cadangan dapat meningkat hingga 90 hari atau sekitar tiga bulan.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memberikan arahan agar segera bangun (storage). Kita butuh survival. Kalau tidak, nanti kita tergantung terus,” ucap Bahlil.

Menurut dia, keterbatasan kapasitas storage menjadi tantangan utama dalam upaya memperbesar cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Ia menjelaskan, sejak lama daya tampung BBM nasional memang berada di kisaran maksimal 25 hari. Oleh karena itu, standar minimal cadangan BBM nasional selama ini hanya berada pada rentang 20 hingga 23 hari.

"Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari," katanya.