Swasta Bakal Terlibat dalam Proyek Cadangan Energi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya W. Yudha, mengatakan bahwa pemerintah tengah menggagas revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE). Langkah ini diambil agar pendanaannya tidak sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Satya, pembahasan revisi secara hukum memang belum resmi dimulai. Namun, wacana perubahan aturan tersebut muncul karena kebutuhan investasi untuk membangun cadangan energi nasional yang sangat besar.

“Kalau dibebankan penuh kepada negara, pembiayaannya sangat besar. Karena itu, negara tetap memegang peran dominan, tetapi kepemilikan swasta dimungkinkan. Itu rencana Perpres CPE,” kata Satya dalam forum Aspebindo yang disiarkan daring, Rabu (8/7/2026).

Satya mengungkapkan bahwa pembangunan cadangan penyangga energi diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$ 5 miliar. Anggaran fantastis tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang setara dengan 30 hari volume impor minyak bruto Indonesia.

Dengan asumsi impor minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1 juta barel per hari, maka total kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan adalah sekitar 30 juta barel.

Komposisi cadangan energi tersebut direncanakan terbagi menjadi dua:

• 10 juta barel dalam bentuk minyak mentah (crude oil).
• 20 juta barel sisanya dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produk olahan minyak lainnya.

“Jadi kalau kita lihat impor kita satu juta barel, berarti harus ada storage 30 juta barel. Tetapi itu terbagi, mungkin 10 jutanya dalam bentuk crude, sisanya dalam bentuk BBM,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Sekretaris Jenderal DEN, Dadan Kusdiana, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan cadangan energi nasional dapat segera direalisasikan di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan dinamika global.

“Pemerintah atau DEN ingin melakukan percepatan, supaya CPE-nya segera terjadi, dan kita melakukan terobosan melalui revisi dari Perpres tersebut. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh DEN bersama dengan Kementerian ESDM,” kata Dadan di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, saat ini draf revisi telah memasuki tahap akhir sebelum diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah perubahan skema pembiayaan. Jika sebelumnya cadangan energi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini pemerintah membuka peluang keterlibatan pihak swasta.

“Kita mengundang pihak di luar pemerintah, termasuk dari swasta,” ujarnya.

Dadan menilai revisi Perpres ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

“Kenapa harus direvisi? Karena di dalam Perpres yang sekarang, CPE hanya dilakukan oleh pemerintah, melalui APBN. CPE-nya itu menjadi barang milik negara, sehingga tidak fleksibel,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggota sidang meminta adanya terobosan karena cadangan energi menjadi krusial dalam kondisi global yang tidak menentu.

Selain membuka peluang kerja sama dengan swasta, revisi ini juga mencakup penyesuaian volume cadangan energi nasional. Komoditas yang diatur meliputi bahan bakar minyak (BBM), minyak sawit mentah (CPO), hingga LPG.

“Secara prinsip minimal kita ini ingin ada sebulan ya. Sebulan volume impor ya,” kata Dadan.

Sebagai informasi, cadangan penyangga energi bersifat wajib dan harus disediakan pemerintah sesuai kemampuan fiskal negara. Ketentuan ini sebelumnya telah diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2024.

Dengan revisi ini, pemerintah berharap sistem cadangan energi menjadi lebih adaptif, kuat, dan mampu menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan global.