Suahasil Nazara Menjadi Menteri Keuangan, Tantangan Fiskal Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026 di Istana Negara. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan periode 2024-2029, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menjadi perhatian. Hal ini di tengah tantangan menjaga defisit di bawah 3% dan pembiayaan sejumlah program prioritas pemerintah.

Di sisi lain, pengalaman Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dinilai sebagai modal kuat untuk melanjutkan kebijakan di Kementerian Keuangan terutama kebijakan fiskal.

Selain itu, ia juga dinilai dapat menjaga keberlanjutan untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan mengamankan APBN 2026.

Adapun optimisme terhadap Suahasil Nazara akan dinilai terutama dalam menjaga APBN 2026 dan kredibilitas APBN 2027, memperkuat penerimaan negara serta membiayai program prioritas tanpa meningkatkan risiko fiskal.

Arahan Khusus

Setelah pelantikan, Suahasil mengaku mendapatkan arahan khusus untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil, Senin, 14 September 2026.

Suahasil menuturkan, APBN harus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga APBN tetap sehat dan kredibel.

"Untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," ujar dia.

Pastikan Jaga Defisit 

Suahasil Nazara juga memastikan akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3%. "Defisit akan tetap di bawah 3 persen," ujar dia.

Suahasil juga menegaskan efisiensi anggaran tetap menjadi bagian dari pengelolaan APBN. Namun, efisiensi menurut dia, tidak semata-mata berarti memangkas belanja.

"Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang, output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat," kata Suahasil.

Suahasil: Ini Kelanjutan, Bukan Perubahan

Ia juga memastikan pergantian menteri keuangan bukan berarti arah kebijakan secara keseluruhan.

Ketika Suahasil ditanya mengenai potensi gejolak pasar menyusul pergantian Menteri Keuangan, Ia mengatakan pasar memiliki mekanismenya sendiri. Namun, menurut Suahasil, pergantian tersebut seharusnya dipandang sebagai kelanjutan pekerjaan Kementerian Keuangan.

"Tapi menurut saya, ini bukan perubahan yang, ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan. Kelanjutan, teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan. Jadi kita akan terus bekerja, kita akan terus melanjutkan menjaga keuangan negara dengan cara yang akan lebih baik. Demikian, terima kasih teman-teman media, mohon dukungannya," ujar Suahasil.

Ia mengatakan dirinya selama ini sudah berada di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga proses transisi dapat dilanjutkan dengan baik.

"Transisi pasti harus kita koordinasikan dengan baik, dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa," kata dia.

Dosen dan Peneliti FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai, pengalaman Suahasil dapat menjaga kontinuitas ketika pembahasan RAPBN 2027 berlangsung dan APBN 2026 masih harus diamankan.

Wisnu menuturkan, Suahasil tidak membutuhkan masa adaptasi panjang karena menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Pengalaman tersebut membuat kesinambungan kebijakan fiskal menjadi faktor penting bagi pasar.

"Saya melihat ini pilihan yang menenangkan pasar. Pak Suahasil bukan orang baru di Kemenkeu,” ujar Wisnu Setiadi Nugroho kepada Liputan6.com, Senin, 14 September 2026.

Wisnu mengatakan, Suahasil ikut merancang dan menjalankan konsolidasi fiskal pascapandemi, termasuk mengembalikan defisit ke bawah 3%. Menurut dia, pemerintah sebaiknya mempertahankan arah besar kebijakan fiskal dan memperbaiki pola pengambilan keputusan agar lebih terukur.

"Kemenkeu perlu kembali ke pola yang terukur dan konsisten, di mana setiap kebijakan besar keluar lewat kanal resmi dengan dasar perhitungan yang jelas,” kata Wisnu.

Hal senada disampaikan Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede. Ia menilai ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) krusial yang harus segera dituntaskan Suahasil dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya. Prioritas utamanya adalah mengamankan penutupan APBN 2026.

"Prioritas pertama Suahasil adalah mengamankan penutupan APBN 2026," ujar Josua saat dihubungi, Senin, 14 September 2026.

Ia menjelaskan, Menkeu baru harus memastikan penerimaan negara tetap kuat dan belanja prioritas berjalan tanpa memicu lonjakan tak terkendali menjelang akhir tahun, sehingga defisit anggaran tetap kredibel.

Josua menuturkan, optimisme terhadap kinerja Suahasil akan diuji dalam 3–6 bulan pertama masa jabatannya, terutama pada kemampuan menutup APBN 2026 tanpa kejutan negatif, menjaga kredibilitas APBN 2027, memperkuat penerimaan tanpa menekan daya beli, serta membiayai program prioritas tanpa menumpuk risiko fiskal tersembunyi.

Menjaga Kepastian

Wisnu menilai pemerintah perlu menjaga kepastian kebijakan karena pergantian Menteri Keuangan terjadi untuk kedua kalinya dalam satu tahun. Pergantian tersebut juga berlangsung dua minggu setelah Gubernur Bank Indonesia definitif baru dilantik pada 2 September 2026.

“Frekuensi setinggi ini sendiri merupakan sinyal yang dibaca investor, karena menyiratkan kursi Menkeu rentan terhadap dinamika jangka pendek,” tutur Wisnu.

Wisnu menyebut Menteri Keuangan baru perlu memperkuat administrasi perpajakan karena rasio pajak Indonesia masih tertinggal dari negara sebanding. Ia juga meminta pemerintah mengukur dampak belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Wisnu menyoroti belanja negara yang mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun serta alokasi Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan sekitar Rp 240 triliun pada 2027. Menurut dia, pemerintah perlu menerapkan evidence based policy melalui evaluasi dampak dan keterbukaan data.

Wisnu juga meminta Suahasil menjaga koordinasi fiskal dan moneter karena rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2026 cukup sensitif terhadap sinyal kebijakan. “Koordinasi fiskal dan moneter yang solid serta komunikasi publik yang tidak menimbulkan kejutan itu bagian dari kebijakan, bukan urusan humas,” pungkas Wisnu.

Kepala Macroeconomics and Finance Center Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan, tantangan utama Suahasil adalah menjaga kredibilitas fiskal saat tekanan belanja meningkat.

“Pergantian Purbaya ke Suahasil relatif menjamin kontinuitas karena Suahasil memahami arsitektur APBN dan institusi Kemenkeu,” kata M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi Liputan6.com, Senin, 14 September 22026.

Rizal menilai perbedaan utama kedua menteri terletak pada pendekatan pengelolaan fiskal. Purbaya cenderung menggunakan pendekatan lebih ekspansif untuk mendorong likuiditas dan pertumbuhan, sedangkan Suahasil memiliki rekam jejak yang lebih kuat dalam disiplin dan konsolidasi fiskal.

Namun, Rizal menilai Suahasil perlu menjaga keseimbangan antara fungsi APBN sebagai pendorong pertumbuhan dan kebutuhan menjaga defisit, utang, serta biaya pembiayaan tetap terkendali.

“Yang dibutuhkan justru keseimbangan. Di mana fiskal tetap menjadi motor pertumbuhan tanpa membuat defisit, utang, dan biaya pembiayaan kehilangan kendali,” kata Rizal.

Rizal menilai target pertumbuhan ekonomi 6% hingga menuju 8% membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan peningkatan belanja negara. Pemerintah perlu mengarahkan belanja pada program dengan multiplier tinggi, memperkuat penerimaan tanpa menekan dunia usaha, serta mendorong investasi dan produktivitas.

Rizal mengatakan pertumbuhan tinggi harus berasal dari peningkatan kapasitas ekonomi, bukan dari tekanan berlebihan terhadap APBN. Pendekatan tersebut membuat kualitas belanja menjadi salah satu perhatian utama bagi Suahasil.

“Pertumbuhan tinggi harus dibangun dari kapasitas ekonomi yang meningkat, bukan dari APBN yang dipaksa bekerja terlalu keras,” pungkas Rizal.

Ekonom Bank BCA David Sumual mengatakan, tantangan Suahasil Nazara ke depan cukup besar, terutama dari faktor eksternal.

"Jelas tantangan ke depan lumayan besar terkait masih tingginya harga minyak, inflasi akibat El Nino berkepanjangan, dan tren suku bunga global yang meningkat," ujar David melalui pesan singkat Senin, 14 September 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menilai rekam jejak dan pengalaman Suahasil dalam pengelolaan fiskal nasional menjadi modal kuat untuk menjaga kontinuitas kebijakan di kementerian tersebut. Sebelum dilantik sebagai Menkeu, Suahasil lama mengemban amanat sebagai Wakil Menteri Keuangan serta pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Pengalaman yang panjang di Kementerian Keuangan memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang sangat penting," ujar Shinta kepada Liputan6.com, Senin (14/9/2026).

Menurut Shinta, Kemenkeu di bawah kepemimpinan baru perlu menjaga keseimbangan antara kredibilitas fiskal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap dikelola secara prudent (hati-hati) dan berkelanjutan, tetapi juga efektif menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat sektor riil.

Shinta menekankan, dunia usaha membutuhkan skema kebijakan yang dapat diprediksi (predictable), terutama terkait perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, dan belanja pemerintah. Kepastian tersebut menjadi rujukan utama bagi pengusaha dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi bisnis.

"Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik serta ruang dialog yang memadai bersama dunia usaha," ujar Shinta.

Ia juga mengimbau pemerintah untuk konsisten menjaga kualitas belanja negara, efektivitas penerimaan, disiplin fiskal, dan kepercayaan pasar. Kebijakan penerimaan negara, menurut Shinta, hendaknya mempertimbangkan daya saing serta kemampuan tumbuh sektor produktif, bukan sekadar berfokus pada target penerimaan jangka pendek.

Mengutip Antara, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wijanto mengharapkan Suahasil Nazara mampu menciptakan iklim sistem keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Dua aspek itu dinilai penting untuk menjaga sentimen positif pasar dan mendorong perekonomian nasional.

Selain itu, Wihadi juga mendorong pembenahan internal di Kementerian Keuangan, termasuk sektor Bea dan Cukai serta perpajakan yang menjadi sumber utama penerimaan negara.

"Bagaimana melakukan penanganan terhadap sistem penerimaan kita yang memang harus kita kunci dari APBN, itu yang kita harapkan Pak Suahasil mampu," tutur dia.