Solusi Bank BSN Bagi Pekerja Informal yang Ingin Punya KPR Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) meluncurkan program BSN Siap KPR untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sektor informal, sekaligus membantu menekan angka backlog perumahan nasional.

Program ini mendorong calon debitur membangun rekam jejak (track record) transaksi perbankan melalui kebiasaan menabung sebelum mengajukan KPR subsidi.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, mengatakan bahwa langkah strategis lainnya ditunjukkan dengan perolehan kuota penyaluran KPR subsidi sebanyak 73.700 unit pada 2026. Angka ini meningkat 34,8% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 54.700 unit.

BSN menilai peningkatan kuota tersebut mencerminkan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap peran BSN dalam memperluas kepemilikan rumah.

“Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional,” ujar Alex, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Hambatan utama MBR dalam memperoleh KPR bukanlah kemampuan membayar cicilan, melainkan belum adanya rekam jejak keuangan yang memadai. Melalui BSN Siap KPR, calon nasabah diarahkan untuk menabung secara rutin selama 3–6 bulan melalui aplikasi digital guna membangun histori transaksi sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

Bank BSN menargetkan program tersebut mampu menjangkau 1.000 calon nasabah dari mitra pengembang hingga akhir 2026. Secara keseluruhan, perseroan mencatat realisasi pembiayaan KPR telah mencapai 82% dari target tahunan hingga Juni 2026.

“Seribu calon nasabah bukan sekadar angka bisnis, melainkan ada seribu keluarga di dalamnya yang sedang berusaha mendekatkan diri pada impian memiliki rumah,” kata Alex.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Hartati, menilai pendekatan edukasi melalui kebiasaan menabung mampu menjawab tantangan backlog kepemilikan rumah nasional yang masih mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan Susenas BPS.

“Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan untuk menabung terlebih dahulu. Dengan begitu, dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit tetap terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah. Ini terobosan yang sangat baik agar pekerja informal betul-betul bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi,” ujar Sri.

Sri menambahkan, target penyaluran KPR rumah tapak subsidi Bank BSN pada 2026 mencapai 69.636 unit. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 29.309 unit atau setara 42,09% dari target.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah terus berusaha mengurangi hambatan akses KPR subsidi, baik dari sisi permintaan (demand) maupun pasokan (supply). Menurutnya, OJK bersama asosiasi telah menyepakati bahwa catatan pinjaman hingga Rp 1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tidak lagi menjadi penghalang pengajuan KPR subsidi.

“Kemitraan dengan Bank BSN terus kami optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp 4 juta,” ujar Heru.