RUU PFII Disepakati Tingkat I, Purbaya Bocorkan Tujuannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama Komisi XI DPR menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau RUU PFII pada tingkat I. Tujuan PFII akan berperan sebagai penggerak utama pendalaman sektor keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar keuangan global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, PFII dirancang bukan sekadar menjadi pusat aktivitas jasa keuangan, melainkan instrumen strategis untuk menghubungkan Indonesia dengan ekosistem keuangan internasional. Menurut dia, pembentukan PFII juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Pemerintah memiliki pandangan yang sejalan dengan DPR RI bahwa pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjadi katalis bagi pendalaman pasar keuangan, diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan, peningkatan investasi, serta penguatan posisi Indonesia sebagai bagian dari ekosistem keuangan global,” kata Purbaya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI di Komplek DPR RI, Senin (20/7/2026).

Purbaya menjelaskan, PFII akan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Kawasan tersebut juga diharapkan mampu menarik pelaku usaha sektor keuangan dari dalam maupun luar negeri untuk memperluas aktivitas investasi di Indonesia.

Dia menuturkan, PFII akan memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan infrastruktur, pembiayaan iklim, dan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah menilai peningkatan akses pembiayaan tersebut akan mendorong investasi produktif, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, PFII akan menjadi wadah pengembangan sektor keuangan syariah, ekonomi hijau, ekonomi biru, teknologi keuangan, keuangan digital, dan infrastruktur pasar keuangan yang berstandar internasional.

Pemerintah berharap keberadaan PFII dapat mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. RUU PFII juga memuat berbagai fasilitas untuk meningkatkan daya tarik investasi, antara lain insentif perpajakan, kepabeanan, golden visa, kemudahan keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, serta residensi.

Di sisi kelembagaan, pemerintah menyiapkan Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Lembaga Arbitrase PFII, hingga pengadilan khusus guna mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pembiayaan sektor riil sehingga akan mendorong meningkatnya investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Purbaya.

Pemerintah berharap pembentukan PFII dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional yang mampu mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan global.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Regulasi tersebut ditargetkan rampung dan disahkan menjadi undang-undang pada Juli 2026 sebagai landasan pembentukan pusat keuangan bertaraf global di Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pembahasan RUU PFII berjalan intensif dengan dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk segera merealisasikan regulasi tersebut.

Misbakhun menjelaskan, PFII nantinya dirancang sebagai ekosistem yang mampu mengakomodasi berbagai jenis layanan dan pelaku industri keuangan.

Mulai dari investment bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga pengelolaan kekayaan atau family office akan memiliki ruang untuk beroperasi di kawasan tersebut.

"Semua jenis usaha kita fasilitasi, harapan kami untuk mengajak org yang parkir uang, ada family office," kata Misbakhun dalam Investment Forum 2026, di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

PFII juga diharapkan menjadi pusat pengembangan industri jasa keuangan nasional. Misbakhun melihat keberadaan kawasan ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membangun investment bank yang mampu bersaing di tingkat internasional.

"Mau konvensional boleh, syariah boleh asal kontribusi pada pemerintah, asuransi, dana pensiun silakan dirikan sebagai tawaran kuat bagi kontribusi bagi perekonomian Indonesia," ujarnya.