Purbaya: Danantara Perkaya Informasi KSSK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pelibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam rapat KSSK bertujuan memperkaya informasi bagi regulator. Dia menilai, Danantara hanya memberikan masukan dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Purbaya menjelaskan, keputusan di KSSK tetap berada di tangan empat anggota utama, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Karena itu, kehadiran Danantara tidak memengaruhi independensi maupun mekanisme pengambilan kebijakan.

“Danantara tidak bisa memengaruhi kita. Karena pada waktu mengambil keputusan hanya empat principal dari KSSK yang akan mengambil keputusan. Ke depan pun tidak akan memasukkan dia sebagai pengambil keputusan,” ujar Purbaya di Kantor LPS, Selasa (28/7/2026).

Menurut Purbaya, kehadiran Danantara justru memberikan perspektif tambahan dari pelaku yang mengelola bisnis berskala besar. Informasi tersebut dinilai membantu regulator menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Ketika dia memberi masukan, itu boleh. Jadi memperkaya informasi ketika Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS mengambil keputusan,” katanya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan Danantara diundang dalam rapat koordinasi KSSK atas arahan Presiden. Ia menegaskan status Danantara hanya sebagai undangan yang dapat menyampaikan pandangan terkait kondisi dunia usaha tanpa memiliki hak suara dalam setiap keputusan KSSK.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan dilibatkan dalam koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Keterlibatan Danantara merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga di sektor keuangan.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyambut positif langkah tersebut. Menurut dia, arahan untuk melibatkan Danantara disampaikan Presiden pada Senin malam.

“Tadi malam arahan Bapak Presiden untuk mengikutsertakan Danantara. Saya kira itu sangat bagus,” kata Anggito seusai Seminar Nasional ISEI Jakarta Komisariat Perbanas, dikutip dari Antara, Selasa (28/7/2026).

Anggito menjelaskan, KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS menjadi anggota.

Meski memiliki susunan tersebut, KSSK dapat mengundang unsur lain yang berkaitan dengan sektor keuangan untuk terlibat dalam proses koordinasi.

Danantara dinilai relevan untuk dilibatkan karena badan tersebut turut memiliki peran dalam pengelolaan sektor keuangan.

“Danantara itu juga mengelola sektor keuangan,” ujarnya.

Anggito menegaskan keterlibatan Danantara dalam KSSK bukan berarti badan tersebut akan mengambil keputusan terkait kebijakan. Kehadiran Danantara diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan.

Setiap otoritas tetap memiliki kewenangan masing-masing dalam menetapkan kebijakan. Sementara itu, KSSK menjadi wadah untuk mengoordinasikan kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, serta penjaminan dan resolusi bank agar dapat berjalan selaras.

“Kalau KSSK itu sifatnya koordinasi, mengoordinasikan supaya kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan itu align. Kita tidak mengambil keputusan kebijakan di KSSK. Kebijakan diserahkan kepada otoritas masing-masing,” ungkap dia.

Dengan mekanisme tersebut, keterlibatan Danantara tidak mengubah kewenangan lembaga yang selama ini berada dalam KSSK.

Koordinasi menjadi penting agar kebijakan yang ditempuh masing-masing otoritas dapat berjalan selaras dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

KSSK menjadi forum koordinasi antarlembaga yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Masing-masing anggota membawa kewenangan berbeda, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter hingga pengawasan sektor jasa keuangan serta penjaminan dan resolusi bank.

Dalam mekanisme tersebut, keputusan kebijakan tetap berada di tangan masing-masing otoritas sesuai tugas dan kewenangannya. KSSK berfungsi memastikan kebijakan yang ditempuh dapat terkoordinasi dan berjalan selaras.

Keterlibatan Danantara nantinya akan berada dalam kerangka koordinasi tersebut. Hal ini sejalan dengan peran Danantara yang juga bersinggungan dengan pengelolaan sektor keuangan.

Dengan demikian, Danantara tidak menggantikan maupun mengambil alih kewenangan Menteri Keuangan, BI, OJK, ataupun LPS dalam menentukan kebijakan.

Pelibatan Danantara diharapkan memperluas koordinasi antarlembaga, terutama ketika pengelolaan investasi negara memiliki keterkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perekonomian nasional.