Purbaya Bakal Hajar Oknum di Pelabuhan Jika Minta Bayaran Pakai Dolar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan transaksi di pelabuhan seharusnya menggunakan rupiah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ia meminta pelaku usaha melaporkan jika masih menemukan pembayaran layanan pelabuhan yang mewajibkan penggunaan dolar AS.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan sejumlah pelaku usaha yang mengaku masih diminta bertransaksi menggunakan dolar AS di pelabuhan.

“Semua rupiah,” kata Purbaya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6).

“Laporin ke saya (jika ada yang bayar pakai dolar), nanti saya hajar dia,” lanjut Purbaya.

Purbaya mengaku akan terlebih dahulu mengecek praktik di lapangan. Namun, jika ditemukan pihak yang memaksa penggunaan dolar AS meski aturan mengharuskan transaksi dalam rupiah, pemerintah akan mengambil tindakan.

“Tapi secara peraturan harusnya rupiah. Dan ini kan Indonesia, alat transaksi yang dilakukan diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar itu penyelewengan, kasih tahu kami, kami akan tindak,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh transaksi di lingkungan pelabuhan semestinya dilakukan dalam rupiah dan meminta dunia usaha segera melapor apabila menemukan pelanggaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal ini menyusul laporan penumpukan sekitar 3.100 kontainer impor dan 3.000 dokumen yang belum terselesaikan.

“Saya ke sini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100,” katanya usai melakukan sidak di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Sabtu (6/6).

Purbaya mengatakan kondisi tersebut telah mengganggu pasokan bahan baku impor dan meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Meski jumlah kontainer yang menumpuk mulai turun dari sekitar 3.000 menjadi 2.500, ia menilai alasan keterlambatan akibat lonjakan volume barang tidak masuk akal.

Maka untuk mempercepat layanan, Purbaya meminta penambahan personel dan operasional 24 jam hingga jumlah kontainer kembali normal di kisaran 500 unit. Ia juga menemukan banyak kontainer yang sudah menyelesaikan proses kepabeanan namun tidak segera diambil importir.

“Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian importir diduga sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan lebih murah dibanding menyewa gudang.

Karena itu, Purbaya meminta Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama serta Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengkaji aturan sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barang di pelabuhan, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan bagi pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

“Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini,” ujar Purbaya.