Purbaya: APBN Tetap Ekspansif, S&P Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam kondisi sehat, ekspansif, dan mampu mendukung pembangunan nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

Purbaya mengatakan, keputusan S&P tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan pengelolaan fiskal pemerintah. Penilaian itu juga meredam spekulasi yang sebelumnya berkembang di pasar mengenai potensi penurunan peringkat kredit Indonesia.

"Sekali lagi saya sampaikan, APBN kita dalam kondisi baik, tetap ekspansif, dan mendukung pembangunan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Ia mengungkapkan, pasar sempat diwarnai rumor pada awal Juli yang menyebut S&P akan menurunkan peringkat maupun outlook kredit Indonesia. Isu tersebut bahkan memicu tekanan terhadap pasar saham dan menjadi perhatian pelaku pasar serta investor.

Namun, Purbaya menegaskan, hasil penilaian S&P justru mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Menurut dia, keputusan itu mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat tersebut terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

“Artinya, S&P melihat kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak ke arah yang benar, mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan fiskal,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun pada Semester I 2026 atau tumbuh 17,8% secara tahunan (year-on-year). Pemerintah mengarahkan belanja tersebut untuk mendukung program prioritas, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat agenda pembangunan nasional.

Purbaya mengatakan pemerintah sengaja mengakselerasi realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian lebih merata sepanjang 2026. Strategi tersebut turut menjaga stabilitas fiskal meskipun belanja meningkat signifikan.

“Belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Hingga akhir Juni, belanja telah mencapai Rp 1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Purbaya, peningkatan belanja diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai Rp 1.459,4 triliun atau naik 21,4%. Kondisi tersebut membuat defisit APBN tetap terkendali di level Rp 196,5 triliun atau 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB), disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun.

Purbaya menjelaskan, percepatan belanja pada awal tahun merupakan kebijakan yang disengaja, bukan tanda memburuknya kondisi fiskal. Langkah tersebut diambil agar pelaksanaan program pemerintah berlangsung lebih merata dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja yang produktif menjadi salah satu faktor utama yang mendorong S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Menurutnya, lembaga pemeringkat melihat pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan kehati-hatian dalam mengelola APBN