Pertamax Naik, YLKI Ingatkan Risiko Migrasi ke Pertalite

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Organisasi perlindungan konsumen itu menilai langkah tersebut menimbulkan keterkejutan di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu perencanaan pengeluaran rumah tangga.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, mengatakan pihaknya memahami bahwa harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun demikian, proses penyesuaian harga tetap harus memperhatikan hak-hak konsumen.

Menurut Rio, masyarakat seharusnya memperoleh informasi yang memadai sebelum perubahan harga diberlakukan. Sebagai komoditas yang digunakan secara luas dan memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat, kenaikan harga BBM dinilai perlu disampaikan secara lebih transparan.

“Perubahan harga seharusnya disampaikan secara lebih transparan dan memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk menyesuaikan keputusan ekonominya,” kata Rio dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

YLKI juga meminta Pertamina dan pemerintah membuka informasi secara lebih rinci mengenai formula dan komponen pembentuk harga BBM. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memahami dasar pertimbangan penyesuaian harga yang dilakukan.

Selain menyoroti aspek transparansi, YLKI mengingatkan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi. Potensi perpindahan konsumen ini harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah dan Pertamina. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu lonjakan permintaan yang berujung pada antrean panjang hingga gangguan pasokan di sejumlah daerah.

“Jangan sampai masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar Rio.

YLKI juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak berantai terhadap berbagai sektor. Biaya transportasi, distribusi barang, hingga pengeluaran rumah tangga berpotensi meningkat sehingga memberi tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang tidak menikmati subsidi BBM.

Oleh karena itu, YLKI menegaskan bahwa kenaikan tarif harus diikuti peningkatan kualitas layanan. Konsumen berhak memperoleh jaminan kualitas BBM, akurasi takaran, kemudahan akses, keandalan distribusi, serta pelayanan yang lebih baik di SPBU.

“Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan,” tegasnya. Peristiwa ini pun diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi standar pemberitahuan perubahan harga barang dan jasa strategis agar hak konsumen atas informasi dapat terlindungi dengan lebih baik.

Hal senada diungkap oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Menurut dia, kenaikan harga Pertamax hari ini dari Rp 12.300 ke Rp 16.250 sangat berkelindan dengan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hari ini BBM Pertamax naik 32%. Kenapa? Karena memang pemerintah sudah kehabisan amunisi. Sebagian anggarannya digunakan untuk Makan Bergizi Gratis," ujar Bhima.

Bhima menegaskan, MBG memakan fiskal atau APBN dalam jumlah yang cukup besar. Selain menjadi faktor naiknya harga Pertamax, program ini dinilai menjadi sentimen pelemahan nilai tukar rupiah. Sejak awal, ia sudah mengingatkan bahwa MBG berisiko menjadi program yang bocor dan koruptif, yang akhirnya terbukti dengan penangkapan sejumlah pejabat terkait.

"MBG ini jadi program yang tidak ada urgensinya karena menyedot anggaran pendidikan. Padahal anggaran pendidikan ini kan investasi jangka panjang. Jadi kalau MBG memakan anggaran pendidikan secara signifikan, maka kualitas SDM Indonesia juga akan dipertaruhkan," imbuh Bhima.

Melihat adanya pergantian pimpinan BGN, Bhima mewanti-wanti agar pemerintah memanfaatkan momentum krusial ini sebagai bentuk evaluasi menyeluruh. Jika tata kelola Perpres MBG tidak diperbaiki secara mendasar, program ini dikhawatirkan akan terus menjadi beban ekonomi dan memicu krisis keuangan.