Pemerintah Percepat Sertifikasi Kelapa Sawit, Target Tembus Pasar Global

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Upaya ini dilakukan melalui implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada sektor hilir atau dikenal sebagai SIPO Hilir.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri agro termasuk kelapa sawit masih menjadi motor utama transformasi ekonomi nasional.

“Kinerja positif juga ditunjukkan oleh sektor industri agro melalui Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026 yang masih berada pada fase ekspansi di level 51,86,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, industri kelapa sawit memiliki peran strategis dengan luas lahan lebih dari 16 juta hektare serta produksi crude palm oil (CPO) mencapai 51,66 juta ton pada 2025.

Dengan kontribusi besar tersebut, penguatan tata kelola melalui sertifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan industri sawit Indonesia mampu memenuhi standar global, khususnya terkait keberlanjutan dan transparansi.

Kinerja industri kelapa sawit Indonesia tercermin dari nilai ekspor yang mencapai USD 44,65 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 93 persen berasal dari produk turunan, menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menyebutkan impor hanya sebesar USD 1,417 miliar, sehingga menghasilkan surplus neraca perdagangan mencapai USD 43,23 miliar.

“Capaian ini menjadi bukti konkret atas keberhasilan kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Sektor kelapa sawit juga berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan jumlah mencapai 16,5 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Putu.

Selain itu, jumlah produk turunan kelapa sawit meningkat pesat dari 48 jenis pada 2011 menjadi 208 jenis pada 2025.

Namun, industri ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait tuntutan transparansi, keberlanjutan, dan ketertelusuran di pasar ekspor.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025.

Regulasi ini akan berlaku efektif mulai 12 Mei 2026 dan wajib diterapkan bagi industri hilir kelapa sawit pada 19 Maret 2027.

Artinya, pelaku industri memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk menyiapkan berbagai infrastruktur dan sistem pendukung agar implementasi berjalan optimal.

Putu menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi ISPO sangat bergantung pada kesiapan skema sertifikasi dan akreditasi lembaga terkait, termasuk dukungan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Kami siap mendukung penuh penerapan regulasi ini serta percepatan sertifikasi ISPO di sektor hilir kelapa sawit. Sinergi ini diharapkan menjadi modal utama untuk memastikan kebijakan ISPO sektor hilir berjalan efektif di lapangan, sekaligus mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan traceable, serta meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar global,” pungkasnya.