Nilai Ekonomi Halal Dunia Capai Rp 46.615 Triliun, Indonesia Jangan Hanya Jadi Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Nilai ekonomi halal dunia pada 2024 mencapai US$ 2,6 triliun atau sekitar Rp 46.615 triliun (asumsi kurs Rp 17.929 per dolar AS). Nilai tersebut sekitar 14 kali lebih besar dibandingkan realisasi APBN Indonesia 2024 yang mencapai sekitar Rp 3.350,3 triliun.

Dengan proyeksi pasar yang meningkat menjadi US$ 3,56 triliun pada 2029, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama industri halal dunia.

Peluang tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Ekonomi Halal RI" yang digelar Universitas Paramadina bersama Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef di Jakarta.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), Arsjad Rasjid, mengatakan besarnya pasar halal global seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri halal nasional.

"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," tegas Arsjad dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Menurut Arsjad, Indonesia memiliki modal besar berupa jumlah penduduk muslim, sumber daya alam, serta pasar domestik. Namun, seluruh potensi tersebut harus diiringi penguatan ekosistem industri agar mampu menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional.

Meski memiliki potensi besar, posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026 justru turun ke peringkat keempat dari posisi sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya pasar domestik belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan daya saing industri halal nasional.

Arsjad menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah mencatatkan prestasi pada sejumlah sektor. Indonesia menempati peringkat pertama dunia untuk modest fashion, berada di posisi ketiga pada sektor media dan rekreasi, serta naik ke peringkat keempat untuk industri farmasi dan kosmetik halal.

Namun, capaian tersebut dinilai belum didukung oleh tata kelola, infrastruktur, dan ekosistem halal yang terintegrasi.

Ia menyoroti konsep Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI) sebagai fondasi penting dalam mempercepat pengembangan ekonomi halal nasional. Menurutnya, Indonesia masih perlu memperkuat inovasi produk keuangan syariah, memperbaiki regulasi dan koordinasi antarlembaga, serta memastikan manfaat ekonomi halal dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM.

Sebagai strategi jangka panjang, Arsjad mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal sebagai pusat produksi sekaligus investasi industri halal Indonesia.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan Indonesia menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara yang membuka peluang lebih besar bagi produk halal nasional menembus pasar internasional.

Selain itu, Arsjad mengusulkan penerapan paspor halal berbasis teknologi blockchain untuk meningkatkan sistem ketertelusuran (traceability) produk halal dari hulu hingga hilir secara transparan.

"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk saudara-saudara kita yang non-muslim, perlu bergotong royong membangun industri halal Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Ketua CSED Indef Nur Hidayah, menilai tantangan terbesar Indonesia adalah bertransformasi dari negara dengan tingkat konsumsi produk halal yang tinggi menjadi produsen berdaya saing global.

"Kolaborasi riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam membangun industri halal nasional. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar, tetapi harus mampu menciptakan produk, teknologi, dan inovasi yang memiliki daya saing global," ujar Nur Hidayah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga riset menjadi kunci agar Indonesia mampu memanfaatkan besarnya potensi ekonomi halal dunia menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.