Mentan Amran: Sawah Baru Papua Milik Rakyat, Bukan Siapa-siapa

Liputan6.com, Merauke - Pengembangan kawasan pangan di Tanah Papua terus diperluas. Hingga 2026, pemerintah telah menggarap lebih dari 137 ribu hektare melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan (oplah).  Di tengah besarnya proyek tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, seluruh program itu diperuntukkan bagi masyarakat Papua, terutama putra-putri asli Papua, sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.

Pemerintah mencatat, Papua Selatan menjadi wilayah dengan porsi pengembangan terbesar. Sebanyak 48.934 hektare lahan cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan berada di provinsi tersebut. Sementara pengembangan di wilayah lain meliputi Papua seluas 24.248 hektare, Papua Barat Daya 4.675 hektare, Papua Barat 3.373 hektare, dan Papua Pegunungan 2.000 hektare.

Penegasan itu disampaikan Amran saat melakukan tanam padi bersama petani di Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Amran, program pengembangan sawah di Papua tidak mengambil hak masyarakat adat. Sebaliknya, seluruh manfaatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Program ini milik rakyat, milik masyarakat putra daerah Papua. Jangan ada yang mengatasnamakan masyarakat mengatakan tidak setuju, karena faktanya setelah program berjalan pendapatan masyarakat naik hingga 300 persen. Bahkan sekarang masyarakat justru meminta tambahan cetak sawah,” kata Amran.

Ia mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terus meningkat. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan pembukaan sawah baru di sejumlah wilayah Papua. Pemerintah pun, kata dia, akan melanjutkan pengembangan kawasan pangan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sela dialog dengan petani, Amran juga menerima keluhan mengenai sulitnya memperoleh solar untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian. Keluhan itu disampaikan seorang petani yang kini memanfaatkan drone dalam aktivitas budidaya. 

Dia menuturkan, penggunaan mekanisasi membuat kebutuhan bahan bakar semakin besar sehingga petani berharap akses solar bisa dipermudah, bahkan tersedia penyaluran khusus untuk sektor pertanian.

Mendengar keluhan tersebut, Amran langsung meminta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menghubungi PT Pertamina (Persero) agar persoalan itu segera ditindaklanjuti.

Bagi Amran, meningkatnya kebutuhan solar justru menjadi pertanda aktivitas pertanian di Merauke berkembang pesat. Semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan, menurut dia, menunjukkan semakin banyak alat pertanian yang bekerja di lapangan.

“Saya bahagia karena bapak kesulitan solar, artinya bapak ini mau kerja keras. Kalau dulu dikirim solar tidak dipakai, sekarang kekurangan solar saya bangga dengan kekurangan itu, berarti bapak mau kerja keras,” ujarnya.

Tak lama setelah kegiatan selesai, Amran mengatakan Kementerian Pertanian telah berkomunikasi langsung dengan Pertamina. Hasilnya, perusahaan pelat merah itu disebut menyetujui penambahan kuota solar bagi petani di Merauke.

“Justru petani kekurangan solar, minta tambah solar. Kami telepon langsung Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya. Jadi tidak ada masalah,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi Kementerian Pertanian dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina berjalan baik sehingga penambahan kuota diharapkan dapat segera direalisasikan.

Seiring meluasnya pengembangan kawasan pangan, hasil yang dirasakan petani juga mulai terlihat. Indeks pertanaman di Merauke meningkat dari 1,05 menjadi 1,82 hingga 2,00. Produktivitas padi, luas panen, produksi beras, serta pendapatan petani juga mengalami kenaikan.

Menurut Amran, pemerintah tidak hanya membuka sawah baru, tetapi juga membangun ekosistem pertanian modern melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, benih unggul, pembangunan irigasi, pembentukan brigade pangan, hingga pendampingan intensif kepada petani.

Ia mengatakan, petani Merauke kini telah mampu mengoperasikan alat pertanian modern yang sebelumnya banyak digunakan di negara-negara maju. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan Merauke kini menjadi pusat pengembangan pangan di Tanah Papua. Dari sekitar 84 ribu hektare program cetak sawah di seluruh Papua, lebih dari 48 ribu hektare berada di Kabupaten Merauke. 

Begitu juga program optimalisasi lahan, sekitar 53 ribu hektare dari total 54 ribu hektare berada di wilayah tersebut.

“Lebih dari separuh program cetak sawah di Tanah Papua dan hampir seluruh program optimalisasi lahan berada di Merauke. Ini menunjukkan Merauke menjadi pusat pengembangan pangan di Tanah Papua,” ujarnya.

Apolo menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap mendukung seluruh Proyek Strategis Nasional di sektor pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, program tersebut telah memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dan diharapkan mampu menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan, bahkan pengekspor beras pada masa mendatang.

Manfaat program itu juga dirasakan langsung oleh petani di Desa Waninggap Kai. Mereka mengaku mekanisasi pertanian, bantuan benih, serta pendampingan dari pemerintah membuat biaya usaha tani lebih efisien, sementara hasil panen terus meningkat.

Perwakilan petani setempat mengatakan lahan yang sebelumnya belum tergarap optimal kini mampu menghasilkan panen yang lebih baik sehingga pendapatan petani ikut meningkat. Mereka optimistis Merauke dapat berkembang menjadi salah satu lumbung pangan nasional.