Mengintip Untung Rugi Aturan Kemasan Rokok Polos

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus mendorong pengesahan kebijakan penyeragaman kemasan (plain packaging) untuk produk tembakau dan rokok elektrik. Meskipun menimbulkan pertentangan dari instansi di berbagai sektor jika dilihat dampak dari sisi ekonomis.

Pasalnya, aturan penyeragaman kemasan dihadapkan pada beberapa potensi dampak. Seperti meningkatnya jumlah pengangguran, peredaran rokok illegal lebih masif, tumpang tindih regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, hingga hilangnya ratusan triliun rupiah penerimaan negara.

Adapun Kemenkes kembali melanjutkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Dalam rancangan itu, kemasan rokok maupun rokok elektronik akan menggunakan warna yang seragam dengan identitas merek dan font juga akan diatur.

Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda.

"Tujuan utama pengaturan kemasan seragam bukan untuk melarang produk yang legal, melainkan untuk mengurangi daya tarik visual yang selama ini membuat produk tembakau lebih menarik bagi anak-anak dan remaja. Kemasan rokok tidak boleh menjadi media promosi yang mendorong generasi muda mulai merokok," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Kemenkes menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Permenkes dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sejak 2024, pemerintah telah menyelenggarakan sejumlah forum konsultasi publik, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menerima berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil.

"Seluruh masukan yang disampaikan dalam proses penyusunan regulasi telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Namun pada prinsipnya, kebijakan kesehatan harus tetap mengutamakan perlindungan masyarakat, terutama anak-anak, dari risiko kecanduan dan dampak buruk konsumsi tembakau," ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza sebelumnya menyatakan industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor yang memberikan kontribusi sangat signifikan. Pada 2024 saja, kontribusi cukai dari industri ini mencapai Rp 216,9 triliun.

Ditambah lagi, IHT juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan kurang lebih 6 juta orang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan. Dari sisi perdagangan internasional, kinerja sektor ini juga menunjukkan tren positif yang membanggakan.

"Tahun 2024, nilai ekspor produk hasil tembakau mencapai US$ 1,85 miliar, meningkat sebesar 21,71 persen dibandingkan nilai ekspor 2023 sebesar US$ 1,52 miliar," papar Faisol.