KPPU Desak Pembentukan Regulasi Pasar Digital

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong penguatan pengaturan dan pengawasan sektor perdagangan elektronik (e-commerce) melalui pembentukan Undang-Undang atau UU Pasar Digital. Sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas persaingan usaha di ekosistem digital, termasuk penggunaan algoritma, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan penguasaan data oleh platform digital.

Ketua KPPU M Fanshurullah menjelaskan, transformasi digital telah mengubah struktur pasar secara mendasar. Platform digital kini tidak lagi berfungsi sekadar sebagai perantara transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang mengintegrasikan logistik, sistem pembayaran, pengelolaan data, algoritma, hingga AI.

Ia menilai, perkembangan tersebut mendorong efisiensi ekonomi, memperluas akses pasar, dan membuka peluang usaha baru. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan persaingan usaha.

KPPU mencatat, sejak 2020 sektor digital dan e-commerce telah menyumbang sekitar 4,03 persen dari keseluruhan perkara penegakan hukum yang ditangani. Menjadi sektor ketiga terbesar setelah konstruksi dan perdagangan.

Meskipun proporsinya relatif lebih kecil dibanding sektor konvensional, karakter perkara digital dinilai jauh lebih kompleks karena melibatkan ekosistem platform, integrasi layanan, algoritma, self-preferencing, hingga hubungan vertikal dalam pasar digital.

"Karakteristik perkara digital menunjukkan kompleksitas yang berbeda dibanding sektor tradisional karena berkaitan dengan ekosistem platform, integrasi layanan, algoritma, self-preferencing, hingga hubungan vertikal dalam pasar digital," ujar Ketua KPPU dalam pernyataan di laman resmi, Rabu (27/5/2026).

Dalam penegakan hukum, KPPU menyoroti perkara penyalahgunaan posisi dominan Google melalui Google Play Billing System yang berujung pada pengenaan denda sebesar Rp 202,5 miliar pada awal 2025.

Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat Mahkamah Agung dan siap memasuki tahap eksekusi. Hingga saat ini, masih terdapat empat penyelidikan dan satu pemberkasan KPPU yang berjalan di sektor digital dan e-commerce.

Fanshurullah mengatakan, pihaknya mengidentifikasi sedikitnya lima isu utama yang mendominasi dinamika persaingan di sektor digital, yakni penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, integrasi vertikal dan self-preferencing, diskriminasi layanan dan akses pasar, predatory pricing dan subsidi silang, serta praktik anti-persaingan baru melalui pemanfaatan algoritma dan AI.

Selain pendekatan penegakan hukum, KPPU juga mengedepankan perubahan perilaku (behavioral remedies) sebagai instrumen korektif. Pendekatan tersebut diterapkan dalam perkara diskriminasi layanan pengiriman barang oleh salah satu marketplace besar di Indonesia.

Berdasarkan studi, tindakan remedial yang dilakukan menghasilkan dampak moneter dan surplus ekonomi sebesar Rp 1.477 triliun sepanjang Juli 2024 hingga Agustus 2025.

"Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan perubahan perilaku tidak hanya ditujukan untuk menghentikan dugaan pelanggaran, tetapi juga memulihkan struktur persaingan dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas," imbuh Fanshurullah.

Lebih lanjut, KPPU secara khusus menyoroti urgensi transparansi algoritma dan AI. Menurut KPPU, penggunaan teknologi yang tidak transparan berpotensi memunculkan praktik yang memengaruhi persaingan usaha seperti kartel, diskriminasi, self-preferencing, hingga integrasi vertikal.

Dalam ekosistem digital, algoritma memiliki peran strategis dalam menentukan peringkat produk, rekomendasi, visibilitas, distribusi permintaan, hingga penetapan harga.

Selain itu, penggunaan big data juga dipandang berpotensi meningkatkan hambatan masuk pasar (high entry barrier), memperbesar ketergantungan pelaku usaha terhadap platform tertentu akibat keterbatasan interoperabilitas, serta memengaruhi struktur persaingan dalam ekonomi digital.

"Untuk itu, KPPU mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan sektor digital, melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, BPS, BPKN, serta pemangku kepentingan lainnya," tuturnya.