Kopdes Merah Putih Bisa Dapat Alokasi Dana Peremajaan Kelapa Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa mendapat alokasi dana peremajaan kelapa sawit (PSR), yang berperan sebagai induk koperasi bagi petani atau gabungah kelompok tani (gapoktan). Beberapa syarat diatur agar Kopdes bisa mendapat alokasi tersebut.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman menuturkan, Kopdes harus merupakan gabungan pekebun yang terdaftar dalam program PSR tadi.

"Jadi kopdes itu merupakan gabungan ya. Kumpulan daripada para pekebun-pekebun yang ikut serta di dalam PSR itu tadi," ucap Eddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dia menjelaskan, sejatinya BPDP menyalurkan dana PSR ke petani atau pekebun. Namun, prosesnya tak bisa dilakukan satu-satu, melainkan melalui gabungan kelompok, termasuk koperasi.

"Mereka harus bergabung, berkumpul dalam satu organisasi yang diikuti koperasi. Sekarang ini sudah ada tiga kopdes yang termasuk di dalam KDKMP tadi, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden," urai dia.

Sedangkan beberapa kriteria minimal penerima program PSR harus merupakan pekebun yang tergabung dalam sebuah lembaga, seperti kelompok tani maupun koperasi.

"Dalam hal ini koperasi atau gabungan kelompok tani. Luasan lahannya maksimal 4 hektare. Dan lahan-lahannya itu tidak boleh berada di kawasan hutan atau terjadi tumpang tindih lahan dengan hak guna usaha yang lain," jelas Eddy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai program peremajaan sawit rakyat (PSR) punya peran penting. Termasuk untuk meningkatkan produksi, sejalan dengan bertambahnya kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bagi program biodiesel 50 atau B50.

Pemerintah resmi meluncurkan program biodiesel dengan campuran 50% minyak sawit atau B50 pada Juli 2026 lalu. Program tersebut membutuhkan alokasi minyak sadikit lebih banyak.

"Program PSR ini sejalan dengan program biodiesel, dalam tahapan ini sudah mencapai B50 yang diluncurkan oleh Bapak Presiden tanggal 9 Juli yang lalu," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kebutuhan CPO Naik

Dia mencatat ada tambahan kebutuhan CPO untuk program biodiesel ini, dari semula 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton per tahun. "Sehingga program PSR ini menjadi penting karena untuk meningkatkan produktivitas daripada sawit," ujar dia.

Dana yang dihimpun oleh BPDP pun dipandang Airlangga bisa mendukung progeam ketahanan energi nasional, misalnya melalui program B50.

"Ke depan, kinerja BPDP ini menjadi penting karena pertama tentu tugas BPDP adalah untuk menghimpun dana, di mana dana ini untuk membiayai aktivitas daripada program ketahanan energi melalui biodiesel, dalam hal ini B50," imbuh Airlangga.

Dia mengapresiasi kerja sama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dan sejumlah lembaga lainnya. Apalagi, banyak manfaat yang tersalurkan dari PSR ini.

"Kita ketahui bersama bahwa program PSR ini dalam beberapa waktu sejak 2017, sehingga Juli sudah terealisasi 427.441 hektare dengan total dana Rp 12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sampai dengan 1 juta orang," beber dia.

Informasi, BPDP memperkirakan tahun ini pendapatannya sebesar 27,81% dari pungutan ekspor, atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 73,2%. Kemudian, dana transfer daerah juga naik dibandingkan tahun lalu sebesar 22,3%.