Kemendag Terbitkan 3 Aturan Baru Soal Ekspor Komoditas, Simak Isinya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang mengatur ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus mendukung program hilirisasi nasional.

Ketiga aturan tersebut meliputi Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batu Bara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Kelapa Sawit, serta Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Paduan Besi.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan penerbitan ketiga aturan tersebut bertujuan meningkatkan tata kelola perdagangan komoditas strategis agar pemanfaatan sumber daya alam nasional memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.

“Kemendag menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Budi Santoso dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Ketiga Permendag tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis. Dalam beleid tersebut, pemerintah mengatur pelaksanaan ekspor komoditas strategis melalui BUMN Ekspor sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan optimalisasi manfaat ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menjelaskan implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran transisi dan memberikan waktu penyesuaian bagi pelaku usaha.

Pada Tahap I yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, kegiatan ekspor masih dapat dilakukan menggunakan perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, eksportir diwajibkan menyampaikan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN Ekspor.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara, memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Tommy.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama sejak PP Nomor 24 Tahun 2026 berlaku.

Selanjutnya, pada Tahap II yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor. Proses ekspor akan mencakup seluruh tahapan, mulai dari prakepabeanan (pre-clearance), kepabeanan (customs clearance), hingga pascakepabeanan (post-clearance) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk komoditas batu bara, aturan baru mencakup antrasit, batu bara termal, lignit, dan gambut yang masuk dalam sejumlah kode Harmonized System (HS) 2701 hingga HS 2703. Selama masa transisi, kegiatan ekspor masih menggunakan mekanisme Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS) yang telah dimiliki pelaku usaha. Perizinan tersebut berlaku hingga paling lambat 31 Desember 2026.

Sementara itu, pengaturan ekspor kelapa sawit mencakup produk yang sebelumnya telah diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 dan perubahan melalui Permendag Nomor 2 Tahun 2025. Pemerintah menegaskan kebijakan ekspor sawit tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita.

Adapun pengaturan ekspor paduan besi mencakup 15 pos tarif delapan digit turunan HS 7202 yang dibagi menjadi kelompok barang yang dilarang diekspor, wajib menggunakan Laporan Surveyor, dan yang dapat diekspor tanpa LS.

Tommy menegaskan, penguatan tata kelola ekspor SDA strategis merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan ekspor komoditas strategis tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga mampu mendorong hilirisasi, menjaga pasokan dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” pungkas Tommy.