Indonesia Berguru ke Dubai dan Abu Dhabi Saat Rancang Pusat Finansial Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah ternyata terlebih dahulu berdiskusi dengan Dubai International Financial Centre (DIFC) dan Abu Dhabi Global Market (ADGM) saat menyusun pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan PFII mengadopsi praktik terbaik dari pusat keuangan internasional yang telah terbukti berhasil.

Pemerintah juga melibatkan mantan pimpinan DIFC dalam proses penyusunan PFII. Masukan tersebut bertujuan agar desain kelembagaan dan model bisnis PFII sesuai dengan standar global.

“Dari awal kita bicara sama DIFC, Abu Dhabi Global Market. Kita juga melibatkan tim, termasuk mantan CEO DIFC, untuk memastikan bahwa ini (PFII) benar-benar sesuai dengan praktik bisnis yang sudah berhasil,” kata Rosan di Kompleks DPR RI, Selasa (21/7/2026).

Rosan menjelaskan pemerintah mempelajari pengalaman Dubai sebagai salah satu referensi utama dalam membangun pusat finansial internasional di Indonesia. Pemerintah berharap pengalaman tersebut dapat memperkuat daya saing PFII sejak tahap awal pembentukannya.

Terkait penyertaan modal awal, Rosan menyatakan Danantara masih menyusun tahapan implementasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PFII. Proses tersebut akan mencakup pembahasan di tingkat komite investasi sebelum keputusan pendanaan dilakukan.

“Kita akan ada tahapannya. Nanti juga akan masuk ke investment committee dan yang lain-lainnya. Jadi akan ada tahapannya,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, proses bertahap tersebut dilakukan agar pembentukan PFII berjalan sesuai tata kelola yang telah ditetapkan sekaligus mendukung pengembangan pusat finansial internasional yang berdaya saing global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dibangun di atas tiga pilar utama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pemerintah menilai ketiga pilar tersebut akan memperluas akses investasi, memperkuat sektor jasa keuangan, serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat finansial global.

Purbaya menyatakan pemerintah merancang UU PFII sebagai arsitektur baru ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, keberadaan PFII akan melengkapi sistem keuangan nasional dengan ekosistem jasa keuangan berstandar internasional tanpa menggantikan sistem yang telah ada.

“Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini bukan sekadar regulasi formal, melainkan sebuah arsitektur baru masa depan keuangan Indonesia. Ini adalah komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pilar utama ekonomi dunia,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks DPR RI, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menjelaskan pilar pertama berfokus pada peningkatan akses modal dan investasi melalui masuknya arus modal asing serta investasi portofolio berkualitas sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Pemerintah meyakini langkah tersebut akan memperbesar skala perekonomian nasional, menciptakan basis pajak baru, membuka lapangan kerja, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Pilar pertama adalah akses modal dan investasi. PFII menarik arus modal asing serta investasi portofolio berkualitas secara berkelanjutan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk memperbesar kue perekonomian nasional,” ujar Purbaya.

Pilar kedua menitikberatkan pada inovasi dan tata kelola melalui pembangunan ekosistem jasa keuangan yang didukung teknologi mutakhir, keamanan siber berstandar dunia, serta penerapan tata kelola terbaik. Pemerintah juga menghadirkan pengadilan dan lembaga arbitrase PFII untuk memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan bagi pelaku usaha.

Pilar ketiga berfokus pada penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya manusia nasional. Pemerintah menilai PFII akan menciptakan lapangan kerja bagi talenta Indonesia, mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan di sektor keuangan, serta meningkatkan efisiensi biaya modal sehingga daya saing perekonomian nasional semakin kuat.

Purbaya menegaskan UU PFII menjadi fondasi strategis bagi transformasi sektor keuangan Indonesia. Menurutnya, keberadaan pusat finansial internasional tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi, mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di tingkat global.