IMF: Perang Iran Picu Harga Makin Mahal hingga Pertumbuhan Ekonomi Melambat

Liputan6.com, Jakarta - Dana Moneter Internasional atau the International Monetary Fund (IMF) memperingatkan inflasi lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi lebih lemah pada masa mendatang tidak dapat dihindari bagi ekonomi global. Hal ini sebagai konsekuensi dari perang Iran.

Selain itu, IMF juga memperingatkan pasar untuk bersiap hadapai pemangkasan perkiraan pertumbuhan ekonomi.

"Semua jalan sekarang mengarah pada harga lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujar Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieve dikutip dari CNBC, Rabu, (8/4/2026).

Sebelum perang, Georgoeva menuturkan, IMF memperkirakan mengeluarkan sedikit peningkatan pada prospek pertumbuhan globalnya menjadi 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027.

Namun, ekspektasi tersebut telah berubah karena konflik Iran telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global yang kemungkinan tidak akan mereda dalam waktu dekat, bahkan jika perang tersebut diselesaikan dengan cepat.

Serangan AS dan Israel terhadap Iran enam minggu lalu telah memicu guncangan signifikan terhadap pasokan energi karena penutupan efektif Selat Hormuz, koridor pelayaran vital, telah menghentikan lalu lintas maritim di Teluk.

Pengiriman melalui jalur maritim penting ini perlahan-lahan kembali normal, dengan 8 kapal tanker dilaporkan melintas pada Senin, dibandingkan dengan rata-rata kurang dari 2 kapal per hari pada Maret, menurut S&P Global Market Intelligence.

Namun, volume lalu lintas tetap jauh di bawah level sebelum perang, dengan rata-rata 20 juta barel minyak mentah dan produk olahan yang melintas per hari pada 2025.

Pasokan minyak global telah berkurang sebesar 13%, menurut IMF, sementara kerusakan parah telah terjadi pada rantai pasokan penting lainnya. Georgieva memperingatkan negara-negara termiskin yang kekurangan cadangan yang cukup akan menjadi yang paling terpengaruh.

"Kita berada di dunia dengan ketidakpastian yang tinggi,” ia menambahkan.

Hal ini di tengah ketegangan geopolitik, kemajuan teknologi, guncangan iklim, dan pergeseran demografis. “Semua ini berarti bahwa setelah kita pulih dari guncangan ini, kita perlu tetap waspada terhadap guncangan berikutnya.”

Ancaman ganda berupa harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat mendorong kekhawatiran akan kembalinya “stagflasi” di kalangan konsumen, pemimpin bisnis, dan pembuat kebijakan. Perang Iran diperkirakan akan mendominasi diskusi pada pertemuan musim semi Bank Dunia dan IMF minggu depan, dengan Georgieva menyampaikan pidato pada hari Kamis.

"Secara umum, ini adalah stagflasi,” kata Ekonom Moody’s Analytics, Mark Zandi.

"Ini adalah inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah yang merupakan hasil dari kebijakan tarif dan kebijakan imigrasi.”

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut tarif impor baru yang diterapkan Amerika Serikat (AS) belum memberikan guncangan global sebesar yang diperkirakan. Namun, kesimpulan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dinilai “terlalu dini dan tidak tepat.”

Dalam laporan terbaru World Economic Outlook yang dirilis Selasa, IMF sedikit menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan ekonomi AS tahun ini. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh kenaikan tarif AS itu sendiri yang lebih kecil dari ekspektasi awal.

Dikutip dari CNN, Rabu (15/10/2025), serangkaian pengumuman perdagangan, termasuk kesepakatan antara AS dan sejumlah mitra dagang, membuat rata-rata tarif impor AS turun dari tingkat tertinggi pada April menjadi kisaran 10 persen hingga 20 persen untuk sebagian besar negara, menurut lembaga berbasis di Washington DC tersebut.

IMF memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh 3,2 persen pada 2025, naik dari perkiraan Juli sebesar 3 persen, tetapi masih “jauh di bawah rata-rata pra-pandemi sebesar 3,7 persen.”

Sementara itu, ekonomi AS diperkirakan tumbuh 2 persen tahun ini dan 2,1 persen pada 2026, sedikit lebih tinggi dari prediksi pada bulan Juli.

“Amerika Serikat menegosiasikan kesepakatan dagang dengan berbagai negara dan memberikan banyak pengecualian,” tulis Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, dalam sebuah unggahan blog.