Harga Avtur Naik, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah bakal membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Sebagai bagian dari paket kebijakan bagi maskapai nasional dalam menghadapi kenaikan harga avtur imbas konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan, pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Sebagai perbandingan, Airlangga menyebut negara mendapat pemasukan senilai Rp 500 miliar dari bea masuk spareparts pesawat.

Dengan kebijakan pembebasan bea masuk, itu diklaim bakal memperkuat daya saing industri jasa pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan (MRO), dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat hingga Rp 700 juta per tahun.

"Tentunya bisa mendukung daripada output PDB itu bisa sampai dengan Rp 1,49 miliar, dan menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang, dan yang tidak langsung bisa sampai mendekati tiga kali," bebernya.

Adapun pembebasan bea masuk suku cadang pesawat ini jadi bagian dari paket kebijakan terkait kenaikan tiket pesawat antara 9-13 persen. Relaksasi ini bakal diberikan selama 2 bulan, usai harga avtur selaku bahan bakar pesawat mengalami lonjakan tajam.

Menko Airlangga mengabarkan, harga avtur di berbagai negara telah mengalami kenaikan. Semisal di Thailand yang telah mencapai Rp 29.518 per liter, dan Filipina Rp 25.326 per liter.

Airlangga mengatakan, harga avtur jadi salah satu komponen pembentuk tarif pesawat yang memakan porsi hingga sekitar 40 persen. Namun, pemerintah tidak bisa membatasi lonjakan harga avtur yang mengikuti perkembangan pasar.

"Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya," ujar dia pada kesempatan sama.

Selaras dengan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah menaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), dari sebelumnya 10 persen menjadi 38 persen. Kebijakan ini berlaku sama untuk pesawat jet maupun propeller.

"Sebelumnya jet hanya 10% dan propeller 25 persen. Sekarang semuanya disesuaikan menjadi 38 persen. Jadi kalau kenaikan dari segi jet sekitar 28 persen dan untuk propeller 13 persen," terang Airlangga.

Maskapai hanya dibatasi kenaikan tiket pesawat hingga maksimal 13 persen, lantaran pemerintah juga untuk sementara membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk konsumen, alias PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Dengan adanya pembebasan PPN, Airlangga menghitung pemerintah bakal merelakan pemasukan hingga sebesar Rp 2,6 triliun untuk dua bulan yang didapat dari pengenaan PPN untuk tiket pesawat.

"Jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp 1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen," jelas dia.

"Kemudian kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan di melakukan sesuai dengan program yang kemarin paket diumumkan yaitu dalam waktu 2 bulan juga," pungkas Airlangga.