Gandeng BKN, Menteri PU Bersihkan ASN dari Judi Online

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperkuat kualitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU. Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme ASN sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan internal yang masih terjadi.

Dody menjelaskan, pembahasannya bersama Kepala BKN berfokus pada penguatan kapasitas ASN sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasil pembahasan tersebut akan segera ditindaklanjuti bersama Sekretaris Jenderal, BPSDM, serta Biro Kepegawaian Kementerian PU.

"Kami berdiskusi mengenai bagaimana BKN dapat membantu Kementerian PU meningkatkan kapasitas (upgrade) dan memperkuat ASN yang bertugas. Kami juga membahas penyelesaian berbagai persoalan agar ASN di Kementerian PU menjadi makin baik dan maju," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Rabu (22/7/2026).

Menurut Dody, penguatan ASN menjadi prioritas utama karena masih terdapat sejumlah persoalan kepegawaian yang harus dibenahi—mulai dari masalah kedisiplinan, pelanggaran perilaku, hingga praktik judi online. Pemerintah menargetkan pembenahan ini dapat mendongkrak integritas dan kinerja aparatur di Kementerian PU secara menyeluruh.

Selain itu, BKN juga menyampaikan sejumlah gagasan dan program kolaborasi untuk mengakselerasi kualitas ASN Kementerian PU. Dody memastikan seluruh usulan tersebut akan dipelajari secara cermat sebelum diterapkan sebagai bagian dari reformasi manajemen kepegawaian.

"BKN menyampaikan sejumlah ide dan usulan yang bisa dikerjakan bersama untuk memperbaiki kualitas serta integritas ASN di Kementerian PU. Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama jajaran internal," pungkas Dody.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap adanya ribuan pegawai di instansinya yang terindikasi terlibat judi online (judol) serta manipulasi absensi internal. Temuan serius ini menjadi alasan kuat di balik keputusan Dody untuk merotasi sejumlah besar pegawai di kementerian tersebut.

Ia mengaku telah mengantongi data sekitar 6.000 pegawai di lingkungan Kementerian PU yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Data valid tersebut diperoleh langsung berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Dody, pelanggaran disiplin ini telah berlangsung cukup lama akibat lemahnya penindakan serta kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian yang saling melindungi.

“Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” tegas Dody dalam keterangan resmi, Kamis (16/7/2026).

Dody menjelaskan, jumlah 6.000 orang tersebut setara dengan sekitar 15 persen dari total pegawai di Kementerian PU yang diduga terpapar lingkaran judol. Kendati demikian, ia belum merinci lebih lanjut mengenai nilai total transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terkini terhadap para pegawai tersebut.

Selain itu, Dody juga belum memerinci berapa banyak pegawai yang telah dijatuhi sanksi disiplin atau kasusnya resmi diteruskan kepada aparat penegak hukum. 

Tak hanya masalah judi online, Dody juga menyoroti pelanggaran disiplin lainnya terkait manipulasi absensi elektronik yang disebut-sebut melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Jumlah fantastis tersebut setara dengan satu dari sepuluh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.

“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody berang.

Praktik kecurangan ini baru terungkap setelah sistem absensi elektronik internal diperbaiki secara menyeluruh dan pengawasannya diperketat. Dody menyayangkan pelanggaran serupa sebelumnya sangat sulit diproses karena adanya kendala hubungan pertemanan antarkelompok atau ikatan angkatan pegawai.

Menurutnya, kondisi psikologis kelompok tersebut membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin mandek. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kerap dilindungi oleh rekan sejawatnya, sehingga kasus pelanggaran tidak pernah berlanjut hingga ke tahap penindakan tegas.