Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ditangkap KPK, Intip Kekayaannya

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Penangkapan Anom Widiyantoro dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Namun, hingga kini belum diketahui perkara yang berkaitan dengan penangkapan Bupati Pemalang tersebut.

“Benar," kata Fitroh, dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status Anom Widiyantoro sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di tengah kabar tersebut, harta kekayaan Anom turut menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Anom tercatat mempunyai kekayaan bersih Rp 21,31 miliar.

Berdasarkan LHKPN periodik 2025 yang disampaikan Anom pada 26 Maret 2026, total aset sebelum dikurangi utang tercatat Rp 22,56 miliar. Sementara, utangnya mencapai Rp 1,24 miliar. Dengan demikian, total harta kekayaan bersih Bupati Pemalang tersebut sebesar Rp 21,31 miliar.

Porsi terbesar kekayaan Anom berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp 12,29 miliar. Selain itu, ia melaporkan alat transportasi dan mesin Rp 1,10 miliar, harta bergerak lainnya Rp 440 juta, surat berharga Rp 902,21 juta, kas dan setara kas Rp 782,21 juta, serta harta lainnya Rp 7,03 miliar.

Dalam LHKPN tersebut, Anom Widiyantoro melaporkan 18 aset tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah dengan nilai keseluruhan Rp 12.297.000.000. Properti tersebut berada antara lain di Jakarta Timur, Bandung, Bekasi, Surabaya, Semarang, Gianyar, Pemalang, dan Tegal.

Beberapa aset dengan nilai terbesar antara lain tanah seluas 2.300 meter persegi di Pemalang senilai Rp 1,72 miliar dan tanah seluas 1.500 meter persegi di Pemalang senilai Rp 1,25 miliar.

Anom juga melaporkan bangunan seluas 50 meter persegi di Bandung senilai Rp 1,2 miliar dan bangunan seluas 40 meter persegi di Surabaya senilai Rp 1 miliar.

Selain itu, terdapat sejumlah aset lain di Pemalang. Di antaranya tanah seluas 233 meter persegi senilai Rp 700 juta, tanah seluas 232 meter persegi Rp 696 juta, serta tanah seluas 229 meter persegi Rp 687 juta. Mayoritas aset tanah dan bangunan dalam LHKPN tersebut dicatat berasal dari hasil sendiri.

Tak hanya properti, Anom Widiyantoro melaporkan 11 kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp 1.109.000.000. Kendaraan dengan nilai paling besar adalah sepeda motor Harley Davidson tahun 2020 senilai Rp 450 juta.

Kemudian ada Honda CR-V tahun 2017 senilai Rp 200 juta, Mercedes-Benz E300 tahun 2010 senilai Rp 150 juta, dan Honda HR-V tahun 2015 dengan nilai Rp 125 juta.

Koleksi kendaraan Anom juga mencakup Piaggio Primavera tahun 2019 senilai Rp 60 juta, Piaggio Sprint Netto tahun 2019 Rp 55 juta, Kawasaki Ninja RR tahun 2015 Rp 20 juta, Yamaha RX King tahun 2008 Rp 20 juta, Honda Mio tahun 2023 Rp 14 juta, Gesits tahun 2020 Rp 12 juta, dan Honda Supra tahun 2008 Rp 3 juta.

Di luar properti dan kendaraan, Anom melaporkan harta bergerak lainnya Rp 440 juta, surat berharga Rp 902.213.515, serta kas dan setara kas Rp 782.210.410. Ia juga mempunyai kategori harta lainnya senilai Rp 7.030.774.809. LHKPN yang diumumkan KPK tidak merinci jenis aset dalam kategori harta lainnya tersebut.

Sebelum penangkapan tersebut, KPK pernah menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Anom Widiyantoro dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025.

Dalam pertemuan itu, KPK menyoroti tiga titik yang dinilai rawan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang, yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Anom ketika itu menyatakan komitmennya melakukan pembenahan demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyinggung kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Bupati Pemalang periode 2021-2025 Mukti Agung Wibowo.

“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senapas dan seirama,” kata Anom dalam pertemuan pada 16 Juni 2025.

Dalam dokumen LHKPN, KPK menegaskan data dan informasi harta merupakan data yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara melalui sistem e-LHKPN. Pengumuman LHKPN juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan harta kekayaan yang dilaporkan tidak terkait tindak pidana.