Amran Ultimatum 300 Perusahaan, Harga Sawit Petani Harus Naik 10 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan perusahaan-perusahaan sawit untuk menaikkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani minimal 10 persen. Langkah tersebut diambil setelah Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan adanya indikasi praktik under invoicing dan under pricing di sektor sawit.

Keputusan tersebut dihasilkan dalam pertemuan antara Kementan, perusahaan sawit, dan perwakilan petani yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Amran menegaskan harga TBS tidak boleh terus mengalami penurunan di tengah membaiknya kondisi pasar global. Menurut dia, kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah seharusnya menjadi sentimen positif bagi komoditas ekspor, termasuk sawit.

“Kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai tukar dolar terhadap rupiah mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Jadi, minimal harga TBS harus kembali seperti semula,” tegas Amran.

TBS merupakan buah yang dipanen langsung dari pohon kelapa sawit dan menjadi bahan baku utama dalam produksi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Menurut Amran, terdapat kejanggalan dalam pembentukan harga sawit di tingkat petani. Pasalnya, harga CPO dunia terus meningkat, sementara nilai tukar dolar AS juga menguat. Namun, harga TBS justru mengalami penurunan.

“Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun. Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan seharusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.

Amran mengungkapkan pemerintah bersama Satgas Pangan Polri telah memetakan perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki, terdapat sekitar 1.900 perusahaan sawit yang terdaftar secara nasional.

Namun, dari jumlah tersebut masih terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga TBS sesuai kondisi pasar saat ini.

“300 perusahaan ini akan kita cek, mengapa mereka tidak menaikkan harga TBS seperti semula,” tegas Amran.

Kementan menilai penyesuaian harga perlu segera dilakukan agar petani memperoleh manfaat dari kenaikan harga CPO global dan penguatan dolar AS. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun menghambat peningkatan pendapatan mereka.

Langkah pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan praktik under invoicing dan under pricing yang diduga masih terjadi dalam rantai perdagangan sawit nasional.

Menurut Amran, transparansi harga menjadi faktor penting agar nilai ekonomi komoditas sawit dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pelaku usaha, terutama petani sebagai produsen utama bahan baku.

Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Apalagi, sektor sawit menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan data Kementan, sekitar 15 juta petani sawit menggantungkan mata pencaharian mereka pada komoditas strategis tersebut.

“Kita harus menjaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga di tingkat petani turun, itu tidak masuk akal,” ungkap Amran.

Ia juga menyebut persoalan harga TBS telah mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah akan terus mengawal agar harga yang diterima petani mencerminkan perkembangan pasar global.

“Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula, bahkan naik sekitar 10 persen mengikuti pergerakan kurs dan harga dunia,” pungkas Amran.

Kementan berharap langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.