Amran Lantik Perwira TNI-Polri, Diberi Tugas Sikat Mafia Beras

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, resmi melantik tiga pejabat baru di lingkungan Bapanas. Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini memperkuat susunan pejabat yang baru dilantik tersebut.

"Tadi kami melantik Sestama Bapanas dan Deputi Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi. Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi ini juga sudah diganti," kata Amran di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ada tiga posisi strategis yang diisi. Pertama, Mayjen TNI (Purn) Ito Hediarto dilantik sebagai Sekretaris Utama Bapanas menggantikan Sarwo Edhy. Kedua, Brigjen Pol Hermawan dilantik sebagai Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menggantikan I Gusti Ketut Astawa.

Serta ketiga, Aulia Sofyan ditunjuk sebagai Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Posisi ini sempat lama kosong setelah sebagian perannya dialihkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Amran meminta pejabat baru fokus pada stabilisasi harga pangan dan menindak tegas pelanggaran, seperti kasus beras fortifikasi maupun beras premium. "Kami beri tugas sederhana tapi berat: stabilkan harga, kemudian pelanggaran fortifikasi dan beras premium itu dituntaskan," ucapnya.

Amran menegaskan bahwa pelanggaran di pasaran tidak boleh dibiarkan. "Ini tidak boleh, kita harus jaga pangan kita, jangan dipermainkan oleh orang-orang," tegas Menteri Pertanian ini.

Sebelumnya, Bapanas menemukan sebanyak 93 persen sampel beras fortifikasi yang diuji laboratorium ternyata belum memenuhi ketentuan. Temuan tersebut mendorong pemerintah menyiapkan langkah tegas terhadap pelaku anomali di sektor perberasan, terutama produk yang mencantumkan klaim pengayaan zat gizi tetapi kandungannya tidak sesuai.

Amran menyampaikan bahwa tindak lanjut atas temuan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik kecurangan yang merugikan masyarakat.

"Kami hajar! Kami pertaruhkan segalanya, sudah siap lahir batin. Beras fortifikasi dijual Rp 56.000 satu kilo, padahal harganya Rp 13.000, dan ini sudah masuk lab. Ada yang Rp 20.000, Rp 40.000, sampai Rp 56.000 dijualnya. Di labelnya ibarat emas, padahal di dalamnya timah besi, besi berkarat," beber Amran, Minggu (13/9/2026).

Menurut Amran, persoalan ini tidak hanya menyangkut ketidaksesuaian kandungan produk, tetapi juga sangat merugikan masyarakat karena konsumen membayar harga jauh lebih tinggi untuk klaim palsu.

"Untungnya itu kalau Rp 30.000 dikali 10 ton sudah Rp 300.000.000, itu baru satu truk. Jadi ini sudah fiks. Insyaallah minggu depan kami umumkan. Kalau terus-menerus seperti ini, kapan Republik ini menikmati negaranya? Ada mafia. Tolong saya didukung. Saya ledakkan, saya pertaruhkan segalanya demi Merah Putih, demi umat," tegas Amran.

Langkah penindakan tegas tersebut dipastikan telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Amran menyebut Presiden meminta pemerintah melanjutkan pengungkapan dugaan anomali perberasan tanpa ragu.

"Itu perintah Bapak Presiden. Kami tidak boleh gentar. Kami tidak diskusi di ruang yang tidak penting, kami lebih mementingkan keselamatan negara. Harus hitam putih kalau untuk negara, dan itu perintah Presiden," ungkapnya.

Amran juga menambahkan percakapannya saat melapor kepada Kepala Negara.

"Kami lapor Bapak Presiden, 'Ini mafia beras, bagaimana Bapak Presiden?' Beliau bilang gaspol. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Sama seperti kemarin kita laporkan temuan beras fortifikasi, insyaallah kami bongkar. Harusnya untuk beras, konglomerat tidak boleh masuk. Kenapa? Ini ruang ekonomi rakyat kecil. Beras itu adalah barang subsidi," pungkas Amran.

Bapanas sendiri telah melakukan pengawasan terhadap beras fortifikasi dan produk beras berklaim gizi tinggi yang beredar di Jakarta sejak April 2026. Dari pengawasan laboratorium tersebut, ditemukan 93 persen sampel tidak memenuhi syarat klaim sebagai beras fortifikasi.