Amran Kantongi Restu Purbaya soal Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Amran optimistis penggunaan bibit berkualitas tinggi mampu mendongkrak volume produksi nasional secara signifikan. Setelah melewati fase pembibitan, tanaman perkebunan umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun untuk mulai berbuah.

Meski belum merinci angka pasti lonjakannya, ia meyakini tambahan lahan produktif seluas 870 ribu hektare akan membawa dampak positif yang besar.

"Sekitar 3 atau 4 tahun kemudian langsung terjadi peningkatan produksi yang cukup besar karena tanaman sudah berbuah. Bayangkan jika produksi kopi saat ini katakanlah 2 ton, dengan tambahan ratusan ribu hektare, peningkatannya tentu akan sangat tinggi," jelas Amran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap isi pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas langkah efisiensi anggaran agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran.

Amran mengaku telah mengantongi izin dari Menkeu terkait efisiensi ini. Ia menekankan bahwa anggaran negara wajib digunakan secara efektif dan produktif.

"Kemarin itu kita bahas anggaran. Bagaimana pertama, kami sampaikan anggaran, efisiensi anggaran. Harus efisiensi anggaran efektif dan produktif," ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Sebagai informasi, Amran menyambangi kantor Menkeu Purbaya pada pekan lalu untuk membahas sejumlah langkah strategis. Mengutip akun Instagram resmi @menkeuri, kedua menteri tersebut berdiskusi mengenai program kerja Kementerian Pertanian sepanjang 2026.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah optimalisasi lahan pertanian berbasis teknologi guna mendongkrak produktivitas.

"Upaya ini menjadi salah satu langkah perbaikan yang ditempuh Kementerian Pertanian untuk mendorong transformasi sektor pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan," tulis unggahan tersebut.

Selain efisiensi anggaran, Mentan Amran meminta aparat penegak hukum untuk mengawal ketat program bantuan pembibitan dari pemerintah. Langkah preventif ini diambil guna mencegah penyelewengan anggaran yang bisa merugikan produktivitas pertanian jangka panjang.

Kementan menggandeng sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Satgas Pangan.

"Ini bagian dari pencegahan agar tidak ada penyimpangan atau pihak yang bermain-main di lapangan. Makanya kami berkoordinasi dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, semua bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang," ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pengawalan ketat ini difokuskan pada program pembibitan komoditas perkebunan utama, seperti kelapa, kakao, tebu, kopi, mete, dan pala. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk target lahan seluas 870 ribu hektare di seluruh Indonesia.

Amran menegaskan, kesalahan dalam penyediaan bibit memiliki risiko yang sangat besar karena menentukan kualitas hasil panen hingga puluhan tahun mendatang.

"Kami minta ini dikawal bersama karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Tanaman seperti kelapa itu sekali tanam bisa dipanen 30 sampai 60 tahun. Kalau salah di pembibitan, maka dampaknya akan salah selama 30 hingga 60 tahun masa produktifnya. Pengalaman kami, proses pembibitan tidak boleh salah," tegasnya.

Arief Rahman H, Idris Rusadi PutraTim Redaksi