Airlangga Bocorkan Bansos Terbaru Usai Harga BBM Nonsubsidi Naik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah sedang menyiapkan stimulus usai penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Ada bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah untuk kelompok rentan miskin.

Dia menjelaskan, salah satu kebijakan pemerintah adalah tidak menaikkan harga BBM subsidi meski BBM nonsubsidi Pertamax naik ke Rp 16.250 per liter. Keputusan menahan harga BBM Subsidi itu dinilai sebagai keberpihakan pada masyarakat.

"Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan Pertalite dan B50 (biosolar)," ungkap Airlangga usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Dia mengaku pemerintah sedang menyiapkan stimulus. Namun, bantuan dari pemerintah ini bukan menyasar kelas menengah, melainkan desil 1-4, yakni kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah kebawah, desil 4 ke bawah. Nah ini sedang dipersiapkan," jelas dia.

Sementara itu, Airlangga memberikan contoh, stimulus bagi kelas menengah diberikan dalam bentuk magang nasional. "Kelas menengah salah satu program magang yang kita lagi dorong kembali di bulan Juni (2026)," katanya.

Airlangga sedikit memberi bocoran adanya bantuan langsung tunai (BLT), meski diakuinya penyaluran tak akan dalam bentuk tunai dan menyasar masyarakat kelas bawah. "Kalau BLT yang bukan yang di menengah tetapi yang di bawah," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi Instititute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman menilai daya beli masyarakat kelas menengah tertekan. Kelompok masyarakat yang tak mendapat subsidi ini ikut tertekan oleh peningkatan biaya- biaya harian.

Rizal melihat beberapa faktor utama yang menambah beban bagi kelas menengah, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, penyesuaian harga BBM non-subsidi, serta penyesuaian suku bunga Bank Indonesia (BI). Beban biaya BBM cukup menambah tekanan kepada kelas menengah.

"Bagi pekerja komuter yang mengonsumsi 40-60 liter per bulan, pengeluaran tambahan dapat mencapai sekitar Rp 158 ribu-Rp 237 ribu per bulan," ujar Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (15/6/2026).

Kemudian, biaya kredit menjadi lebih tinggi dengan adanya kenaikan BI Rate ke level 5,50 persen. Penyesuaian itu, kata dia, terjadi ketika tingkat inflasi berada di level 3,08 persen. Tekanan itu berpotensi memengaruhi daya beli secara signifikan, terutama bagi kelompok pekerja dan rumah tangga kelas menengah yang memiliki pendapatan tetap.

"Kelompok ini umumnya tidak menjadi penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan biaya transportasi, pangan, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya," jelas Rizal.

"Akibatnya, konsumsi akan bergeser dari belanja sekunder seperti rekreasi, otomotif, dan elektronik menuju kebutuhan pokok, sehingga sektor ritel dan jasa berpotensi mengalami perlambatan," imbuhnya.

Rizal menjelaskan, kenaikan harga BBM non subsidi dan suku bunga misalnya menjadi tekanan ganda ke kelas menengah. Di satu sisi biaya mobilitas meningkat, di sisi lain bunga kredit rumah, kendaraan, dan modal usaha berpotensi ikut naik.

"Jika tekanan ini berlangsung cukup lama, risiko penyusutan kelas menengah semakin besar karena banyak rumah tangga berada pada posisi rentan, yakni tidak cukup miskin untuk menerima bantuan tetapi juga belum memiliki bantalan keuangan yang kuat untuk menghadapi lonjakan biaya hidup," tutur dia.

Atas alasan itu, Rizal meminta pemerintah memberikan stimulus yang lebih berpihak kepada kelas menengah melalui kebijakan pengurangan biaya hidup (cost of living support), bukan sekadar bantuan tunai.

Misalnya, menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau memberikan tax credit sementara bagi pekerja. Lalu, memberikan subsidi atau insentif transportasi publik bagi pekerja komuter. "Serta memberikan subsidi bunga secara terbatas untuk KPR rumah pertama dan kredit UMKM produktif," ucapnya.