80% Kelapa Malaysia Ternyata Impor dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa Malaysia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan buah kelapa dari Indonesia. Saat ini, sebanyak 80% kebutuhan komoditas kelapa di negeri jiran tersebut dipasok langsung dari tanah air.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Agus Rosyid, menilai tingginya ketergantungan pasar Malaysia menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk memperkuat industri kelapa nasional melalui program hilirisasi.

"Malaysia itu hampir 80% kebutuhan kelapanya dipenuhi dari Indonesia. Bahkan, dua tahun lalu ketika mereka mengalami kekurangan bahan baku, mereka sempat datang ke kementerian meminta agar tidak ada larangan ekspor kelapa karena khawatir kebutuhan industrinya tidak terpenuhi," ujarnya dalam diskusi pengembangan hilirisasi kelapa di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (22/7/2026).

Agung menjelaskan, besarnya permintaan di pasar regional maupun internasional membuktikan potensi melimpah yang dimiliki Indonesia untuk menggenjot nilai tambah komoditas kelapa.

Berbagai produk turunan kelapa tercatat memiliki prospek pasar yang amat cerah, mulai dari santan, coconut milk, minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), hingga aneka produk olahan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pergeseran skema ekspor agar tidak lagi didominasi oleh bahan mentah (raw material), melainkan produk olahan demi menghadirkan dampak ekonomi yang lebih besar di dalam negeri.

Berdasarkan data International Coconut Community (ICC) bersama Kementan tahun 2023, Indonesia menempati posisi produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Volume produksi nasional mencapai 2,87 juta ton setara kopra dari total areal perkebunan sekitar 3,34 juta hektare, atau menyumbang sekitar 24% dari total produksi kelapa global. 

Sementara itu, Filipina memimpin di posisi pertama dengan capaian produksi 3,18 juta ton setara kopra (27% produksi dunia) dari luas lahan 3,6 juta hektare.

Agus memaparkan bahwa tulang punggung perkebunan kelapa di Indonesia didominasi oleh sektor rakyat. Sekitar 98% dari total lahan dikelola langsung oleh petani swadaya yang jumlahnya mencapai kurang lebih 5,5 juta orang. Dari total luas lahan nasional tersebut, sebanyak 2,55 juta hektare atau 76,5% merupakan Tanaman Menghasilkan (TM).

Jika seluruh bagian kelapa diekstraksi secara optimal, mulai dari sabut, tempurung, daging, hingga airnya, potensi nilai tambah yang dihasilkan diperkirakan mampu menembus US$ 6,55 miliar. Sebagai pembanding, catatan ICC menunjukkan nilai ekspor produk kelapa Indonesia pada 2022 baru mencapai US$ 2,11 miliar.

Meski berpotensi besar, Kementan mencatat adanya tren penurunan luas lahan dan produksi kelapa nasional. Kondisi ini dipicu oleh beragam kendala internal, seperti maraknya alih fungsi lahan, serangan hama, serta ketidakstabilan harga di tingkat petani.

"Ketika harga kelapa rendah cukup lama, petani akhirnya melirik komoditas lain yang dianggap lebih menjanjikan seperti sawit karena harganya lebih stabil," ucap Agus.

Di sisi lain, tingkat produktivitas kelapa nasional saat ini juga belum maksimal. Rata-rata hasilnya masih berada di angka 1,1 ton per hektare, padahal potensi optimalnya bisa digenjot hingga 3,5 sampai 5 ton per hektare. 

Guna menjawab tantangan tersebut serta meningkatkan daya saing global, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 427 miliar pada tahun 2026 untuk menggarap program hilirisasi kelapa berbasis pengembangan kawasan seluas 151.554 hektare.

Program strategis ini akan disebar di 28 provinsi yang mencakup fokus pengembangan kawasan produksi, distribusi benih unggul, peningkatan produktivitas lahan, hingga penguatan rantai pasok. Kementan optimistis langkah hilirisasi ini mampu mendongkrak nilai tambah sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama kelapa di pasar internasional.