Rupiah Menguat, Efisiensi Anggaran MBG Jadi Pendorong

Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah berhasil mengakhiri perdagangan Jumat (26/6/2026) di zona hijau. Mata uang Garuda menguat 21 poin atau 0,12% menjadi 17.922 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.943 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai, penguatan rupiah dipicu sentimen positif dari rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk penyesuaian belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna menjaga stabilitas fiskal.

Menurut Ibrahim, pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam APBN 2026 telah mengalami penyesuaian dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

“Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2026 telah disesuaikan. Pagu anggaran MBG telah dipangkas dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun,” ungkap Ibrahim.

Ia menambahkan, berdasarkan pembahasan terbaru, alokasi anggaran tersebut kembali dipertajam menjadi sekitar Rp 228,38 triliun.

Pemerintah juga disebut tengah mengkaji kemungkinan pemangkasan tambahan hingga Rp 50 triliun sebagai langkah memperkuat kondisi fiskal di tengah meningkatnya risiko ekonomi global, menjaga defisit anggaran, sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan program.

Selain sentimen fiskal, Ibrahim mengatakan penguatan rupiah turut didukung langkah agresif Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Langkah tersebut dilakukan untuk meredam volatilitas dan menahan tekanan terhadap rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir sempat mendekati level Rp 18.000 per dolar AS.

“Apabila pelemahan masih berlanjut maka strategi yang dilakukan BI adalah menaikkan suku bunga acuan, meskipun bank sentral telah menaikkan 100 basis poin (bps) hanya dalam waktu dua bulan. Sedangkan yang dibutuhkan pasar saat ini adalah jangkar ekspektasi yang jelas bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas utama serta didukung koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal,” ujar Ibrahim.

Ia juga menilai BI perlu terus menegaskan konsistensi arah kebijakan, kecukupan cadangan devisa, serta efektivitas instrumen stabilisasi yang dimiliki agar pelemahan rupiah tidak memicu lonjakan inflasi maupun mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Menurut Ibrahim, kondisi pasar keuangan saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh langkah Bank Indonesia, tetapi juga sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Ia menilai pasar membutuhkan kepastian bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas pemerintah dan bank sentral di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar, pemerintah juga dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal tetap kredibel agar mampu mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Efisiensi anggaran, termasuk evaluasi belanja program prioritas seperti MBG, dipandang menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat ruang fiskal sekaligus menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, pelaku pasar berharap tekanan terhadap rupiah dapat mereda sehingga stabilitas pasar keuangan tetap terjaga, inflasi terkendali, dan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif.