Program Perumahan Rakyat Dipercepat, Pemerintah Ingin Wujudkan Keadilan Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Percepatan program perumahan rakyat menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan upaya mewujudkan nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa program ini bertujuan memperluas akses hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau.

Menurut Hashim, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa program perumahan lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

“Ada kesan bahwa yang dapat perumahan ini kelas menengah ke atas. Padahal sesungguhnya yang membutuhkan bukan hanya kelas menengah ke atas, tetapi juga yang di bawah kelas menengah,” ujarnya dalam acara groundbreaking program tiga juta rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, percepatan program ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan hunian rakyat dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hashim mengungkapkan, pembentukan Satgas Perumahan oleh Presiden sejak dua tahun lalu bertujuan mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial dalam pembangunan nasional.

“Maka Satgas Perumahan dibentuk dua tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa selama ini pembangunan nasional kerap lebih fokus pada aspek lain dari Pancasila, sementara implementasi keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.

“Seolah-olah sila kelima ini diabaikan,” ungkapnya.

Dengan percepatan program yang kini mulai dijalankan, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan tersebut.

Selain memberikan akses hunian layak, percepatan program perumahan rakyat juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hashim menjelaskan, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) karena melibatkan berbagai industri, mulai dari semen, besi, kayu, hingga mebel dan kabel listrik.

“Sekarang, dengan program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini. Kita mulai hari ini menuju sila kelima, supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata daripada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara,” ucapnya.

Melalui program ini, pemerintah berharap keadilan sosial tidak hanya menjadi konsep, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Percepatan pembangunan perumahan rakyat diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.