Menhub Resmikan Buka Posko Angkutan Lebaran 2026, Pantau Pergerakan Mudik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Dudy Purwagandhi resmi membuka Posko Angkutan Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026. Posko yang terpusat di Kementerian Perhubungan ini akan menantau pergerakan mudik secara nasional.

Dudy menyampaikan, posko Angkutan Lebaran akan diaktifkan pada periode 13-30 Maret 2026. Setiap pemangku kepentingan hadir di posko tersebut untuk memantau mudik Lebaran 2026.

"Posko ini bersifat nasional sehingga kita akan meng-cover seluruh wilayah Nusantara selama masa mudik Lebaran dari mulai tanggal 13 (Maret) hari ini sampai dengan tanggal 30 (Maret)," kata Dudy dalam konferensi pers, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam.

Dia menjelaskan, unsur pemerintah hingga operator angkutan selama Lebaran akan siaga di posko tersebut. Baik Kemenhub, Korlantas Polri, hingga BUMN pengelola angkutan dan jalan tol di Tanah Air.

"Ini adalah posko di mana seluruh stakeholder berkoordinasi, menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan mudik dan balik. Sehingga tercipta koordinasi dan sinergi antara seluruh stakeholder," ujar dia.

"Sinergi ini kita perlukan supaya kita betul-betul bisa melayani secara optimal kepada masyarakat. Bisa melakukan koordinasi secara tepat, cepat, apabila ada terdapat hal-hal yang perlu ditangani sesegera mungkin," sambung Dudy.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi diperkirakan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret berdasarkan hasil simulasi proyeksi pergerakan masyarakat di momentum tersebut.

"Memang dari hasil simulasi kami, ada dua tanggal yang pada saat mudik itu akan terjadi kepadatan diperkirakan pada tanggal 16 Maret, Hari Senin dan tanggal 18 Maret (Rabu)," kata Menhub dikutip dari Antara, Sabtu (7/3/2025).

Dia menjelaskan pemerintah telah mengusulkan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk membantu mengurangi kepadatan arus mudik dan kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah mengusulkan penerapan kebijakan WFA selama lima hari pada masa mudik dan arus balik Lebaran guna mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada tanggal tertentu.

"Untuk arus mudik, kebijakan WFA direncanakan berlaku pada 16 dan 17 Maret sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas waktu perjalanan sebelum puncak kepadatan lalu lintas terjadi," kata Dudy.

Sementara itu, untuk arus balik Lebaran, pemerintah mengusulkan penerapan WFA pada 25, 26 dan 27 Maret setelah masa cuti bersama Idul Fitri berakhir.

Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendistribusikan kepadatan lalu lintas karena jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat saat mudik diperkirakan sangat besar.

Ia menyebut kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor dan bus masih menjadi moda transportasi dominan yang digunakan masyarakat selama periode perjalanan mudik Lebaran.

Berdasarkan hasil simulasi Kementerian Perhubungan, jumlah pergerakan masyarakat pada 16 Maret secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 21,2 juta orang.

Sedangkan pada 18 Maret jumlah pergerakan masyarakat diperkirakan lebih tinggi lagi yaitu sekitar 22 juta orang sehingga menjadi salah satu titik puncak arus mudik Lebaran.