Kementan dan Bulog Jajaki Plastik untuk Beras dari Negara Tetangga

• Mengapa Kementan menjajaki pasokan plastik dari Malaysia?
• Bagaimana Kementan mengurangi penggunaan plastik dalam distribusi bantuan?
• Apa penyebab utama lonjakan harga plastik domestik?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menjajaki sumber pasokan plastik dari Malaysia di tengah kondisi kelangkaan bahan baku plastik. Penjajakan ini terjadi saat kunjungan kerja yang awalnya berfokus pada penawaran ekspor beras, namun berkembang setelah bertemu dengan pelaku usaha plastik di negara tersebut.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah Kementan, Sam Herodian, mengatakan pihaknya menerima tawaran pasokan plastik ketika berada di Malaysia. Menurut dia, kebutuhan plastik dalam negeri masih menjadi perhatian karena bahan bakunya berasal dari minyak bumi.

“Plastik. Plastik kita baru pulang dari Malaysia ternyata tawaran itu ada. Plastik kan bahan bakunya dari minyak bumi. Nah, waktu kami ke sana tanpa sengaja saat kita menawarkan beras, mereka ternyata juga ekspor impor barang-barang yang lain. Mereka bilang, Bapak kekurangan plastik, langsung kita kirim sampelnya,” ujar Sam dalam acara Media Briefing Harga Pangan dan Swasembada Beras di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, komunikasi dengan pemasok dilakukan langsung di lokasi bersama rombongan yang juga melibatkan Bulog. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mencakup spesifikasi plastik, mulai dari kemasan beras hingga kantong penyimpanan seperti hermetic bag yang dapat menjaga kualitas beras hingga beberapa tahun.

Selain menjajaki pasokan dari luar negeri, Kementan juga melakukan penyesuaian dalam distribusi bantuan beras untuk menekan penggunaan plastik. Salah satunya dengan mengurangi kemasan kecil dan menggantinya dengan kemasan besar yang dibagi di lokasi.

“Jadi sekarang misalnya kalau sekarang membagi bantuan, biasanya itu dalam bentuk yang 5 kg plastiknya banyak, kita kurangi, nanti dalam bentuk yang 50 kg dan dibagi di lokasi, memang ada sedikit repot, tapi itu sangat membantu untuk mengurangi penggunaan plastik,” kata Sam.

Meski demikian, ia menegaskan, penjajakan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan impor. Pemerintah juga saat ini baru membuka opsi sumber pasokan tambahan dari berbagai negara di tengah kebutuhan plastik yang terus meningkat.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik. Untuk membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama terhadap situasi di Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, dari pertemuan tersebut terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri. 

"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini," kata Menperin dalam keterangan pers, Jumat (17/5/2026).

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

"Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi," ungkap Menperin.

Di sisi lain, Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menilai, gangguan rantai pasok global telah mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku industri non energi) di Indonesia. Indikasi paling nyata terlihat dari lonjakan harga plastik domestik yang meningkat hingga 50–100 persen.

Menurut dia, kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi merupakan sinyal awal dari krisis stok bahan baku. Gangguan tidak hanya terjadi pada plastik, tetapi juga pada bahan kimia industri seperti sulfur dan acid, material logam seperti aluminium, serta material kritikal seperti helium yang digunakan dalam industri elektronik dan teknologi tinggi. 

"Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi," ungkap dia dalam keterangan terpisah.

Setijadi menilai, kerentanan Indonesia semakin besar karena struktur industrinya masih bergantung pada impor. Lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional dipenuhi dari luar negeri, terutama untuk sektor kimia, petrokimia, dan manufaktur berbasis material. 

"Ketika pasokan global terganggu, industri domestik menghadapi risiko keterlambatan bahan baku, penurunan kapasitas produksi, serta peningkatan biaya input," imbuh dia.

SCI melihat, gangguan saat ini bersifat multi-material shortage, yakni berbagai jenis bahan baku terdampak secara bersamaan. Dampaknya tidak hanya pada harga, tetapi juga pada ketersediaan fisik material, yang berpotensi menekan utilisasi pabrik dan mengganggu kontinuitas produksi. 

"Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memicu efek berantai berupa peningkatan lead time, kenaikan biaya produksi, serta tekanan terhadap harga produk di pasar," kata Setijadi. 

"Tanpa langkah mitigasi yang cepat dan terkoordinasi, gangguan pasokan bahan baku ini berpotensi menjadi hambatan struktural bagi pertumbuhan industri Indonesia. Sebaliknya, kondisi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing industri di tengah dinamika global," tuturnya.