DPR Filipina Tolak Usulan Pemakzulan Ferdinand Marcos Jr

Jakarta, CNN Indonesia --

Komite Kehakiman DPR Filipina menolak dua usulan pemakzulan Presiden Ferdinand Marcos Jr pada hari ini, Kamis (4/2).

Usulan itu tertuang dalam pengaduan terpisah yang diajukan pengacara dan kelompok masyarakat sipil. Komite Kehakiman DPR menganggap pengaduan tersebut tak cukup substantif sehingga pengajuan dibatalkan.

Dalam menolak pengaduan, pihak komite mempertimbangkan apakah petisi pengaduan memuat fakta-fakta yang menjadi dasar tindak pidana yang dituduhkan.

Marcos Jr dituding mengkhianati kepercayaan publik, korupsi, hingga dugaan penggunaan narkoba dan melanggar konstitusi.

Kedua petisi itu juga sama-sama menuduh Marcos menyalahgunakan wewenang dalam membelanjakan dana publik sehingga menyebabkan skandal korupsi terkait proyek pengendalian banjir.

Pengaduan pertama, secara khusus menyalahkan Marcos atas penangkapan mantan presiden Rodrigo Duterte yang kini mendekam di pusat tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Lalu yang pengaduan kedua lebih spesifik, yakni Marcos dituduh melembagakan korupsi sistemik melalui rumus 'parametrik BBM'. BBM merupakan singkatan dari Baselined-Balanced-Managed yang merujuk ke kebijakan teknis Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) Filipina.

Rumus tersebut menjadi dasar alokasi kongres untuk pekerjaan umum, penyalahgunaan kekuasaan atas anggaran yang tidak terprogram, dan keterlibatan secara langsung dalam suap.

Wakil ketua komite kehakiman DPR Bel Zamora mengatakan presiden tidak menciptakan formula Parametric BBM. BBM Parametric formula dianggap sebagai cetak biru korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir di bawah rezim Marcos Jr.

"Memiliki arah kebijakan yang tidak sempurna bukanlah pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan," ungkap Zamora dikutip dari Rappler.

Lebih lanjut, dia mengatakan banyak tuduhan terhadap Marcos Jr. hanya berdasarkan spekulasi dan desas-desus semata bukan bukti atau fakta. Dengan keputusan ini, 'Bong-bong' Marcos Jr kebal dari pemakzulan selama satu tahun.

Namun, kekebalan pemakzulan bisa dihapus jika keputusan komite dicabut dalam sidang pleno. Konstitusi Filipina menyatakan pejabat yang dimakzulkan hanya bisa menjalani satu proses pemakzulan per tahun.

Komite kehakiman menekankan proses tersebut masih dalam tahap awal karena mereka hanya menentukan bentuk dan substansi pengaduan.

Seandainya pengaduan-pengaduan itu lolos kedua tes, panel akan memberi Marcos Jr. waktu untuk menjawab tuduhan. Kedua pihak juga bisa mengajukan pernyataan tertulis dan pernyataan balasan menjelang sidang saat saksi dan bukti dihadirkan.

Komite kehakiman punya waktu 60 hari sejak pengaduan dirujuk ke panel untuk menyampaikan temuan dan rekomendasinya jika sidang pleno digelar.

(ada/har)

[Gambas:Video CNN]