Di Tengah Ketidakpastian Global, Pemerintah Belum Lihat Urgensi Revisi APBN 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun kondisi perekonomian global saat ini diliputi ketidakpastian akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menurut Purbaya, hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk mengubah postur APBN karena kondisi fiskal masih dinilai cukup kuat. Hal tersebut didukung oleh kinerja penerimaan negara yang terus menunjukkan perbaikan.

“Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Ia menuturkan bahwa sejak awal penyusunan, APBN 2026 memang dirancang dengan posisi defisit untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif jika tekanan ekonomi global semakin meningkat dan berdampak pada kondisi fiskal domestik. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan perubahan APBN, tetap terbuka apabila situasi ekonomi ke depan menuntut langkah tersebut.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” pungkasnya.

Purbaya juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Ia menegaskan pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp 135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 28 Februari 2026. Defisit ini terjadi meskipun penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat di awal tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kinerja penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini menunjukkan tren positif dan relatif stabil.

“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30 persen, baik di Januari maupun Februari, artinya stabil di sana. Dan kami pastikan itu akan stabil terus ke depan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).

Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai Rp 358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 290 triliun, atau sekitar 10,8 persen dari target, serta tumbuh 20,5 persen secara tahunan.

Pemerintah menilai kinerja penerimaan negara pada awal tahun ini masih berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan fiskal, meskipun tekanan belanja negara mulai meningkat.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan berasal dari dua komponen utama, yakni pajak serta kepabeanan dan cukai.

Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 245,1 triliun, atau sekitar 10,4 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan mencapai 30,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target, namun mengalami penurunan sebesar 14,7 persen.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp 68 triliun atau sekitar 14,8 persen dari target. Namun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 11,4 persen secara tahunan.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa penerimaan negara secara keseluruhan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan stabilnya pertumbuhan penerimaan pajak.